SPJ News.id | Tulungagung - Sidang Paripurna DPRD Tulungagung pada Kamis, 23 Juli 2026, berlangsung dalam suasana yang sedikit berbeda dari biasanya. Di ruang sidang yang penuh wibawa, tiga agenda besar menjadi pokok bahasan: persetujuan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penyerahan dokumen Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, serta pengambilan sumpah anggota Pengganti Antar Waktu (PAW).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, didampingi para wakil ketua dewan, meski tanpa perwakilan dari PKB karena adanya agenda internal partai. Hadir pula Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Agenda yang paling menyedot perhatian adalah laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ada 14 poin krusial yang menjadi catatan penting bagi Plt. Bupati, mulai dari tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan anggaran kesehatan demi target Universal Health Coverage, hingga optimalisasi pemanfaatan SiLPA sebesar Rp477,6 miliar.
Setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati Ranperda tersebut. Persetujuan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh pimpinan DPRD dan Plt. Bupati.
Dalam tanggapannya, Ketua DPRD Marsono menyatakan kepuasan atas jalannya sidang. “Kami apresiasi apa yang dilakukan Plt. Bupati. Janji koreksi demi perbaikan akan terus kami kawal, termasuk persoalan menumpuknya SiLPA yang menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menegaskan komitmennya: “Kami berterima kasih atas masukan dewan. Saya siap menjadi koordinator eksekutif demi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan rakyat.”Dari sisi capaian, APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2025 mencatat realisasi pendapatan Rp3,043 triliun dari target Rp2,871 triliun. Belanja daerah terealisasi Rp2,901 triliun dari anggaran Rp3,207 triliun. Dengan demikian, APBD 2025 menorehkan surplus Rp141,5 miliar, serta SiLPA sebesar Rp477,6 miliar.
Berita ini bukan sekadar laporan teknis, melainkan cermin dari semangat musyawarah dan tanggung jawab bersama, politik adalah jalan menuju kemaslahatan. Sidang paripurna ini menjadi bukti bahwa demokrasi lokal, bila dijalankan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, dapat menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Tulungagung.
( Mualimin/ SPJ News.id )