PT. Tonton Tidak Miliki Izin, Warga Keberatan
Hukum & Kriminal

PT. Tonton Tidak Miliki Izin, Warga Keberatan

Wartawan Herman Al Billy (Herbil)
Editor Iklmal Permana
Selasa, 03 Maret 2026 | 13:23 WIB

spjnews.id | Kab. Bandung - Berdirinya pabrik garmen PT. Tonton, yang diduga tidak memiliki izin, membuat sekretaris RW 11 Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, merasa kesal dan geram.

"Awalnya tempat itu hanya akan digunakan untuk turun barang. Tapi makin kesini ternyata ada kegiatan dan aktifitas usaha berupa garmen. Kami sudah beberapa kali ke pabrik tersebut untuk menanyakan legal standing perusahaan, tapi selalu dihalangi oleh oknum berseragam TNI. Belakangan ketahuan kalau orang tersebut adalah TNI gadungan atau tenaga keamanan yang dikontrak perusahaan" papar sekretaris RW 11, Opik, kepada media, Senin (2/3/2026).

Opik yang ditemui dirumahnya selanjutnya melaporkan adanya pabrik tanpa izin ke Kepala Desa Cilampeni dan ke Camat Katapang. Namun pihak pabrik seperti tidak peduli, mereka tetap melanjutkan aktifitasnya. Bahkan ketika warga datang ke pabrik untuk menanyakan izin, pihak pabrik tetap tidak bisa menunjukkan surat izin tersebut.

Akhirnya melalui Babinsa setempat yang memfasilitasi pertemuan antara pihak pabrik dan masyarakat, terungkaplah bahwa owner pabrik adalah orang Cina dan saat ini dia sedang berada diluar negeri.

"Menurut Pak Beni, Manager PT.Tonton, bahwa penyelesaian atau apapun yang menyangkut izin perusahaan akan dilakukan tanggal 16 Maret ini. Menunggu owner-nya datang," lanjut Opik.

Kekesalan warga mulai merebak setelah ketahuan bahwa pabrik tersebut banyak berbohong, misalnya mereka hanya mengakui bahwa karyawan hanya berjumlah 20 orang, tapi setelah dilihat ke lokasi ternyata berjumlah 40 orang. Bahkan di media sosial mereka menyebut memiliki 300 karyawan. 

"Jika nanti tanggal 16 perusahaan tidak bisa menunjukkan izin, maka masyarakat akan mendemo untuk penutupan pabrik. Sebenarnya sederhana keinginan masyarakat, yaitu adanya komunikasi antara warga setempat dengan perusahaan. Misalkan agar warga diprioritaskan untuk bekerja di pabrik tersebut. Harus ada manfaat buat lingkungan sekitar. Jangan sampai pekerja dari luar, tapi berdampak negatif bagi lingkungan dan membiarkan warga setempat sulit untuk masuk bekerja disana," pungkas Opik. (Tim)

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!