SMA YPKP 2 Ciparay dalam Pelaksanaan Pembangunan Revitalisasi Diduga Tidak Sesuai Bistek
Bandungraya

SMA YPKP 2 Ciparay dalam Pelaksanaan Pembangunan Revitalisasi Diduga Tidak Sesuai Bistek

Wartawan Admin
Editor Redaksi
Jumat, 21 November 2025 | 05:25 WIB

spjnews.id | Kab. Bandung — Sungguh ironis, pembangunan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan (YPKP) 2 Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak tiga ruangan serta dua ruang toilet berikut fasilitas sanitasi, dengan total anggaran Rp 939.845.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui program Revitalisasi, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bistek).

Berdasarkan pantauan tim media spjnews.id, Info Tinta News, dan KontroversiNews di lokasi, terdapat sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan.

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penggunaan material dan pelaksanaan pekerjaan, di antaranya penggunaan besi banci untuk cincin bangunan, site plan yang tidak terpasang, pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), serta banner tata tertib Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang tidak ditemukan di area proyek. Selain itu, pembangunan yang seharusnya dilakukan secara swakola diduga justru disubkontrakkan kepada pihak ketiga.

Saat dikonfirmasi, Nirwan, selaku Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan sudah sesuai aturan.

“Kami sebagai penerima manfaat memastikan pembangunan ini sudah diverifikasi oleh pusat dan dinyatakan lolos,” ujar Nirwan di ruang kerjanya belum lama ini.

Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya beberapa item pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis seperti yang tercantum dalam perencanaan awal.

Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati pembangunan meminta dinas terkait serta pengawas proyek segera melakukan pengecekan ulang terhadap kualitas pekerjaan. Langkah ini dinilai penting demi memastikan keamanan bangunan sekolah yang akan digunakan oleh para siswa sebagai generasi penerus bangsa.

Sementara itu, Hj. Atty Rosmiati, SE, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan (YPKP), mengaku tidak pernah menerima laporan resmi mengenai program revitalisasi tersebut.

“Seharusnya SMA KP 2 Ciparay memberikan laporan tertulis bahwa telah menerima program revitalisasi dari pemerintah, bukan hanya secara lisan. Ada SOP yang harus dipenuhi karena ini lembaga, bukan perorangan,” tegasnya. (Herbil/Obet/Deni

| Editor: Herbil

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!