Featured Image
Ilustrasi Gedung Koperasi Merah Putih
Pemerintah

17 Desa di Kecamatan Boyolangu, Hanya 10 Desa Dirikan Koperasi Merah Putih

Wartawan Mualimin
Editor Kusmawan
Jumat, 07 Agustus 2026 | 20:36 WIB

SPJNews.id | Tulungagung - Program pemerintah untuk membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tidak berjalan sepenuhnya sesuai target. Hingga saat ini, dari 17 desa yang ada, baru 10 desa yang telah mendirikan Koperasi Merah Putih, sedangkan 7 desa lainnya belum membentuk koperasi. (Jumat, 7 Agustus 2026).

Kepala Desa Tanjungsari, Sanindra Bayu Pradana, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena kurangnya dukungan terhadap program pemerintah, melainkan disebabkan keterbatasan lahan yang tersedia.

"Di wilayah kami banyak lahan hijau, termasuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kami para kepala desa sepakat untuk tidak membangun karena keterbatasan lahan. Wilayah desa kami didominasi lahan hijau," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan gedung koperasi perlu mempertimbangkan kondisi tata ruang desa agar tidak mengurangi keberadaan lahan produktif maupun ruang hijau yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Kondisi di Kecamatan Boyolangu menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program nasional di tingkat desa. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Di sisi lain, sejumlah desa harus mempertimbangkan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan sebelum merealisasikan pembangunan fisik.

Bagi tujuh desa yang belum mendirikan koperasi, keputusan tersebut bukan berarti menolak program pemerintah. Mereka memilih menunggu solusi yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan lahan hijau maupun kawasan pertanian yang dilindungi.

Perbedaan kondisi antarwilayah ini menjadi gambaran bahwa implementasi sebuah program nasional membutuhkan penyesuaian dengan karakteristik masing-masing daerah agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. ***

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!