Soal Rekaman Fee Proyek, Ini Jawaban Tegas Dandim Takalar: Tidak Benar

TAKALAR, – Komandan Kodim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala, SE., M.I.P angkat bicara menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan pemotongan fee Rp 200 juta pada proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dandim menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Informasi soal adanya permintaan atau penerimaan fee 20 persen sebesar Rp200 juta itu tidak benar. Saya pastikan seluruh proses yang melibatkan Kodim 1426/Takalar dalam program KDKMP berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Dandim saat ditemui di Makodim 1426/Takalar, Senin (20/4/2026).

Dandim menjelaskan, Kodim 1426/Takalar dalam setiap program yang menggunakan anggaran negara selalu berpedoman pada aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh administrasi dilaksanakan tertib dan terbuka untuk diaudit.

Terkait beredarnya rekaman suara yang dikaitkan dengan isu tersebut, Dandim meminta masyarakat tidak langsung percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. “Rekaman itu harus diuji dulu. Jangan sampai kita terjebak opini liar yang justru merugikan semua pihak,” ujarnya.

Meski membantah tegas tudingan itu, Dandim menyatakan Kodim 1426/Takalar menghormati hak masyarakat dan LSM untuk melakukan kontrol sosial. Pihaknya juga terbuka apabila institusi yang berwenang, termasuk Mabes TNI, ingin melakukan pengecekan atau investigasi.

“Kami tidak anti-kritik. Silakan diawasi. Kalau memang ada oknum yang main-main, kami yang pertama mendukung untuk diproses. Tapi jangan generalisir seolah-olah institusi yang salah. TNI AD, khususnya Kodim 1426/Takalar, komitmen menjaga kepercayaan rakyat,” tambah Dandim.

Dandim juga mengimbau seluruh anggota untuk tetap fokus bekerja, tidak terprovokasi, dan terus membantu pemerintah daerah serta masyarakat. “Nama baik TNI adalah harga mati. Kami tidak akan mengorbankan kepercayaan rakyat hanya demi keuntungan pribadi,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar pemberitaan yang menyebut adanya dugaan pemotongan anggaran proyek KDKMP berdasarkan rekaman suara subkontraktor. Atas dasar itu, sejumlah LSM mendesak Mabes TNI menurunkan tim investigasi ke Kodim 1426/Takalar. (Pendim1426)