spjnews.id | TULUNGAGUNG - Di pagi yang semula cerah, udara Desa Sumberbendo, Kecamatan Pucanglaban, Tulungagung, mendadak panas oleh gelombang suara rakyat. Pada 31 Desember 2025, warga berbondong-bondong mendatangi kantor balaidesa, bukan untuk pesta, melainkan untuk menuntut kejelasan. Mereka menuntut jawaban atas bantuan jambanisasi yang dianggap salah sasaran: ironisnya, justru keluarga perangkat desa yang menikmatinya.
Kegelisahan yang Menjadi Amarah
Sejak 2018 hingga 2025, pengelolaan Bumdes dianggap penuh kabut. Data desa dan data warga tidak pernah bertemu dalam satu kebenaran. Program ketahanan pangan berupa kambing pun dipersoalkan: harga pengadaan yang melambung, dan pengurusnya ternyata anak kepala desa. Bagi warga, ini bukan sekadar soal kambing, melainkan soal keadilan yang dipelintir.
š¹ Mediasi yang Menjadi Sorotan
Dalam pantauan awak media, mediasi berlangsung di kantor balaidesa dengan kehadiran camat, kepala desa, Kapolsek, Danramil, serta jajaran perangkat desa. Namun, suasana tetap tegang. Warga menuntut transparansi, menolak jawaban yang berputar-putar.
š¹ Air Bersih dan Amanah yang Tercemar
Bantuan air bersih pun tak luput dari sorotan. Bendahara desa menjadi sasaran cemoohan, dianggap bekerja seenaknya, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Di mata warga, amanah yang seharusnya dijaga justru dipermainkan.
Apa yang terjadi di Sumberbendo bukan sekadar riak kecil di desa. Ia adalah cermin dari krisis moral yang lebih besar: ketika kekuasaan lokal dijalankan bukan sebagai amanah, melainkan sebagai warisan keluarga. Demokrasi desa kehilangan ruhnya bila kejujuran dikorbankan demi kepentingan pribadi.
“Kekuasaan tanpa moral hanyalah tirani kecil yang merusak sendi kehidupan bersama.” Maka, geruduk warga bukanlah sekadar protes, melainkan panggilan nurani: agar desa kembali pada prinsip keadilan, agar amanah tidak lagi diperdagangkan, dan agar rakyat tidak terus dipaksa menelan pahitnya ketidakadilan.
( Mualimin/ SPJ News.id )
https://youtu.be/FAfmpI19zF8