, NGANJUK | Aktivitas pengembangan kawasan wisata Watu Lawang, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, kembali terlihat pada September 2026 setelah sebelumnya dilakukan penghentian aktivitas oleh Satpol PP Kabupaten Nganjuk pada 31 Agustus 2026.
Kondisi tersebut mendorong munculnya sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai tindak lanjut setelah penghentian aktivitas, persyaratan yang sebelumnya belum terpenuhi, serta dasar administratif dan teknis yang menjadi pijakan kegiatan kembali berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, LSM GMBI Wilter Jatim menyatakan akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun keterkaitan dengan pengembangan kawasan Watu Lawang.
Ketua Wilter Jatim GMBI, Sugeng SP, saat dikonfirmasi awak media, Senin (28/9/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi ataupun mengambil kesimpulan sepihak sebelum memperoleh data dan keterangan dari pihak terkait.
“Kami akan meminta penjelasan langsung, melihat dokumen yang dapat dibuka sesuai ketentuan, kemudian mencocokkannya dengan kondisi di lapangan. Sikap GMBI akan disampaikan setelah proses verifikasi dan kajian dilakukan,” tegas Sugeng.
Menurut Sugeng, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, khususnya mengenai dasar penghentian aktivitas pada 31 Agustus 2026 dan dasar kegiatan dapat kembali berlangsung pada September 2026.
GMBI akan meminta penjelasan mengenai persyaratan yang sebelumnya dinilai belum terpenuhi, tindak lanjut setelah penghentian, proses pemenuhan persyaratan, pihak yang melakukan verifikasi, serta dasar administratif dan teknis yang digunakan sebelum kegiatan kembali dilaksanakan.
Selain aspek administrasi, GMBI juga menyatakan akan mengkaji status dan pemanfaatan kawasan, aspek kehutanan, lingkungan, tata ruang, perizinan yang relevan, serta pola kerja sama antara pengelola dengan pihak terkait.
Perum Perhutani KPH Kediri juga akan dimintai keterangan mengenai status kawasan, pemanfaatan lahan, ruang lingkup kerja sama, serta mekanisme pengawasan di lokasi.
Sementara itu, PT Dan Home and Property akan diberikan ruang untuk menjelaskan secara langsung mengenai rencana pengembangan, tahapan pekerjaan, dokumen yang telah dipenuhi, serta kondisi aktivitas terkini di kawasan Watu Lawang.

Selain aspek administrasi dan status kawasan, aspek lingkungan turut menjadi perhatian GMBI.
Sejumlah hal yang akan dikaji meliputi perubahan kondisi lahan, sistem drainase dan pengelolaan air, penggunaan material, pengelolaan limbah, perubahan bentang alam, potensi dampak terhadap lingkungan sekitar, serta kesesuaian kegiatan dengan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.
Per 28 September 2026, GMBI menyatakan telah menyiapkan permintaan klarifikasi kepada Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Administratur Perum Perhutani KPH Kediri, perangkat daerah terkait, serta PT Dan Home and Property.
Namun, hingga berita ini disusun, proses tersebut masih berada pada tahap permintaan klarifikasi dan belum diperoleh penjelasan resmi dari seluruh pihak yang disebutkan.
Sugeng menegaskan bahwa langkah GMBI tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan penilaian atau vonis terhadap pihak tertentu.
“Kami ingin persoalan ini terang. Kalau memang seluruh ketentuan sudah dipenuhi, tentu harus dijelaskan berdasarkan dokumen dan kewenangan yang ada. Sebaliknya, jika masih ada proses yang harus diselesaikan, masyarakat juga berhak mengetahui penjelasannya,” tegasnya.
Ketua GMBI Distrik Nganjuk, Sugito, menambahkan bahwa organisasinya akan menjalankan proses secara berurutan, mulai dari temuan publik, verifikasi dokumen, pengecekan fisik, analisis, klarifikasi, hingga menarik kesimpulan berdasarkan data.
“Temuan publik, verifikasi dokumen, cek fisik, analisis, klarifikasi, kesimpulan berdasarkan data. Kami tidak ingin mendahului hasil verifikasi,” kata Sugito.
Ia menegaskan, GMBI akan menyampaikan sikap setelah data, dokumen, dan fakta lapangan diperoleh serta dipelajari secara menyeluruh.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai apa yang berubah setelah penghentian aktivitas pada 31 Agustus 2026 hingga kegiatan kembali terlihat pada September 2026 masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Klarifikasi dari Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Perum Perhutani KPH Kediri, PT Dan Home and Property, serta instansi terkait dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai status kawasan, dasar kegiatan, pemenuhan persyaratan, dan proses pengembangan kawasan Watu Lawang. ***