Takalar Raih Peringkat III Nasional Pengendalian Inflasi, Terima Insentif Fiskal Rp1 Miliar
TAKALAR | SPJNews.id - Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Takalar Daeng Manye kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat regional Sulawesi. Kabupaten Takalar berhasil meraih Peringkat III Nasional Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Kabupaten pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar menerima dana insentif fiskal sebesar Rp1 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi dan mengendalikan harga kebutuhan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam acara yang berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh wilayah Sulawesi.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik pada empat bidang strategis. Menurutnya, apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus insentif bagi kepala daerah yang mampu menghadirkan inovasi serta kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Takalar, Daeng Manye, menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat melalui berbagai langkah pengendalian inflasi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Capaian ini menjadi bukti kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kami berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Daeng Manye.
Prestasi ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Takalar sebagai daerah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (RS)