JOMBANG | SPJNews.id – Polemik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang disebut telah menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ribuan penerima manfaat meski Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) belum diterbitkan, mendapat sorotan dari praktisi hukum Sholikin Ruslie.
Menurut Sholikin, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya harus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
"Programnya sangat baik. Tetapi kalau pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai aturan, maka tujuan baik itu bisa tercoreng. Aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan secara konsekuen," ujarnya kepada SPJNews.id.
Sholikin menilai, apabila benar sebuah SPPG telah beroperasi sebelum seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dipenuhi, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap proses pemberian persetujuan maupun mekanisme operasionalnya.
"Kalau memang persyaratan belum lengkap tetapi sudah beroperasi, maka harus ditelusuri siapa yang memberikan persetujuan atau membiarkan operasional itu berjalan. Ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau suap, maka penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau nanti dalam proses penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau suap, tentu penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar asumsi," tegasnya.
Menurut Sholikin, hukum pidana memang merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir. Namun, apabila telah terpenuhi unsur pidana berdasarkan alat bukti yang sah, penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi.
Jangan Kotori Program MBG
Sholikin mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tidak dicederai oleh praktik-praktik yang menyimpang dari aturan.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan ruang kepada para mitra untuk menjalankan program tersebut secara profesional sehingga seluruh standar keamanan pangan, higiene, dan administrasi harus dipenuhi.
"Program yang baik jangan sampai dikotori oleh perilaku yang tidak baik. Jangan sampai ada upaya mencari keuntungan dengan mengurangi kualitas, memanipulasi prosedur, atau mengabaikan standar keamanan pangan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang objektif dan transparan agar seluruh penyelenggara Program MBG mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dorong Penyelidikan Profesional
Di akhir keterangannya, Sholikin berharap apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPPG Menganto, aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas melakukan penyelidikan secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
"Yang harus dijaga adalah integritas programnya. Jangan sampai program yang bertujuan menciptakan generasi sehat dan berkualitas kehilangan kepercayaan publik karena pelaksanaannya tidak sesuai aturan," pungkasnya. (Tim)