JOMBANG, SPJNews.id – Kepolisian Resort Jombang memastikan proses hukum terhadap fenomena pesta “sound horeg” di Desa Jatibanjar, Kecamatan Ploso, terus berlanjut hingga ke meja hijau. Langkah tegas ini diambil setelah penyidik melakukan koordinasi intensif dengan Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (16/3/2026) pagi, guna mematangkan pemberkasan perkara tindak pidana ringan (tipiring).
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Dimas Robin Alexander menegaskan, seluruh pemilik dan operator sound system yang terlibat dalam kegiatan tanpa izin pada akhir Februari lalu diproses dalam satu berkas perkara.
“Penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa keramaian di jalan umum yang sempat memicu keresahan masyarakat,” ujar Dimas, Selasa (17/3/2026).
Berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas tipiring PN Jombang, para pelanggar dijerat Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Aturan tersebut melarang penyelenggaraan pesta atau keramaian di jalan umum tanpa izin, dengan ancaman sanksi pidana denda kategori II atau maksimal Rp10 juta.
Dimas menjelaskan, pihaknya telah merampungkan pemeriksaan terhadap sembilan pemilik sound system dan enam operator guna melengkapi administrasi penyidikan.
“Kami sudah melakukan gelar perkara dan menerbitkan Laporan Polisi (LP) model A sebagai bentuk keseriusan dalam menertibkan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Untuk teknis persidangan akan dilaksanakan setelah masa cuti Hari Raya Idulfitri 2026 berakhir,” jelasnya.

Selain pelanggaran izin keramaian, polisi juga mengungkap fakta terkait video aksi penari erotis yang sempat viral dalam acara tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui penari tersebut merupakan seorang pria (waria) dengan latar belakang kehidupan yang memprihatinkan.
“Fakta yang kami temukan, aksi tersebut dilakukan secara spontan akibat adanya saweran dari penonton dan dilakukan di luar kendali kesadaran normalnya,” tegas Dimas.
Polres Jombang menegaskan tidak akan mentoleransi kegiatan serupa tanpa izin resmi, mengingat dampak kebisingan dan gangguan ketertiban yang ditimbulkan kerap meresahkan masyarakat.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyelenggarakan hiburan serta tetap mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga kondusivitas wilayah.
“Dengan pelimpahan berkas ke pengadilan, Polri berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bagian dari penegakan hukum yang transparan dan humanis di wilayah Jombang,” pungkasnya. (Ratno)