Muktamar NU ke-35: Pemilihan Rais Aam Jadi Otoritas Ulama
Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang
jombang

Muktamar NU ke-35: Pemilihan Rais Aam Jadi Otoritas Ulama

Wartawan Ratno
Editor Ratno
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23:45 WIB

JOMBANG, SPJNEWS.ID – Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat-Sabtu (28-29 Agustus 2026), menyepakati sejumlah poin penting terkait tata kelola organisasi dan mekanisme pemilihan kepemimpinan NU.

Salah satu kesepakatan utama menyatakan tidak terdapat perbedaan pandangan (khilaf) mengenai mekanisme pemilihan Rais Aam. Otoritas pemilihan pemimpin tertinggi Syuriah tersebut sepenuhnya berada di tangan ulama.

Wakil Ketua Komisi Organisasi, Prof. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa posisi Rais Aam memiliki karakteristik khusus yang meniscayakan keunggulan moral dan keagamaan.

“Ada kesepakatan bahwa itu adalah otoritas ulama dengan karakteristiknya. Dia sebagai fakih, dia muharrik, dan juga dia memiliki sifat pezuhud dan juga warak,” ujarnya usai sidang di Gedung Serba Guna Hasbullah Said, Tambakberas.

Menurutnya, karakter tersebut diperlukan agar Rais Aam dapat menjadi kompas dalam memandu perjalanan organisasi.

Dua Opsi Pemilihan Ketua Umum PBNU

Berbeda dengan mekanisme Rais Aam, pembahasan mengenai pemilihan Ketua Umum PBNU yang menjalankan fungsi eksekutif masih berlangsung dinamis.

Komisi Organisasi menyepakati dua opsi yang akan dibawa ke Sidang Pleno.

Opsi pertama, mempertahankan mekanisme pemilihan langsung dengan sistem one man one vote atau satu orang satu suara, dengan tetap disertai persetujuan Rais Aam terpilih.

Opsi kedua, melakukan penjaringan melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Nama-nama yang diusulkan kemudian ditabulasi untuk diserahkan kepada Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

“Opsi yang kedua adalah penjaringan melalui PC dan juga wilayah menulis beberapa nama untuk kemudian ditabulasi, diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi sebagai lembaga yang dibentuk oleh muktamar,” jelas Asrorun Niam.

Dengan demikian, mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU masih menunggu keputusan akhir melalui Sidang Pleno Muktamar.

AHWA Tetap Dipertahankan

Komisi Organisasi juga menyepakati AHWA tetap menjadi salah satu mekanisme dalam proses pemilihan Rais Aam.

Menurut Asrorun Niam, AHWA telah berjalan dan nantinya memiliki tugas menjalankan proses pemilihan Rais Aam berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah ini juga disepakati bahwa Ahlul Halli wal Aqdi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian di dalam konteks pemilihan Rais Aam,” katanya.

Kesepakatan tersebut masih harus dibawa ke Sidang Pleno untuk mendapatkan pengesahan.

Rais Aam dan Ketum Dilarang Rangkap Jabatan Politik

Komisi Organisasi juga menyepakati aturan mengenai rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar.

Keduanya disepakati tidak boleh merangkap jabatan politik, antara lain sebagai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, maupun pimpinan partai politik.

Namun, ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi pengurus NU di luar Rais Aam dan Ketua Umum.

Asrorun Niam menyebut kesepakatan tersebut merupakan jalan keluar yang ditempuh melalui musyawarah mufakat tanpa voting.

“Ketua Umum dan juga Rais Aam adalah mandataris muktamar yang menjadi simbol kepemimpinan organisasi. Dia menjalankan tugas sebagai siyasatul ulya, politik tinggi-tingginya. Sementara urusan jabatan politik itu siyasatuddunya, urusan keduniaan,” pungkasnya.***

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!