Menara Protelindo di Tamanan: Antara Kepentingan Publik dan Kekuasaan Modal

spjnews. id | TULUNGAGUNG -  Hearing perpanjangan sewa menara telekomunikasi milik Protelindo di Tamanan berlangsung panas. Warga, pemilik lahan, dinas terkait, dan lembaga pendamping hadir, namun yang paling lantang adalah suara rakyat yang menolak keras perpanjangan izin mulai 2025.  ( Rabu 01 April 2026 )

“Sudah lebih dari 20 tahun kami menyampaikan keluhan, tapi nyaris tidak pernah ada penyelesaian yang jelas,” ujar seorang perwakilan warga dengan nada getir.  

Penolakan itu bukan tanpa alasan. Warga menyoroti dampak lingkungan, keamanan konstruksi, hingga risiko kesehatan. Lebih dari itu, mereka menilai pengelola tower minim transparansi, jarak tower pun berdekatan dengan pemukiman warga hampir tidak ada jarak, bahkan tidak pernah menyampaikan laporan berkala kepada dinas terkait. Fakta ini menjadi titik api yang membuat forum berubah menjadi ruang pelampiasan keresahan kolektif.  

Pihak dinas mencoba meredam dengan janji bahwa keputusan tidak akan diambil sepihak. Namun, bagi warga, janji itu terdengar seperti gema lama: menampung aspirasi tanpa keberanian mengambil sikap tegas. Lembaga pendamping pun menekankan perlunya audit menyeluruh—bukan sekadar formalitas, melainkan ujian nyata atas keselamatan, dampak sosial, dan kepatuhan regulasi.  

Hearing ditutup tanpa keputusan. Yang tersisa hanyalah tanda tanya besar: apakah pemerintah akan berpihak pada rakyat, atau kembali tunduk pada kepentingan modal?  

Kasus ini bukan sekadar soal menara telekomunikasi. Ia adalah simbol dari bagaimana kekuasaan sering kali abai terhadap suara rakyat kecil. Demokrasi sejati menuntut keberanian moral: bahwa keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus lebih tinggi nilainya daripada keuntungan segelintir pihak.  

Kini bola panas ada di tangan pemerintah. Sejarah akan mencatat, apakah mereka memilih jalan keberpihakan pada rakyat, atau sekadar menjadi saksi bisu dari suara yang terlalu lama diabaikan.  

( Mualimin/ SPJ News.id - bersambung )