JOMBANG | SPJNews.id - Terungkapnya identitas mitra pengelola SPPG Menganto yang merupakan seorang pegawai Bank Jombang semakin memperbesar perhatian publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang.
Ketua LSM BANGKIT, Ratno Hadi, menilai persoalan utama bukan terletak pada profesi pengelola, melainkan pada komitmen menjalankan seluruh standar operasional yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Siapa pun yang menjadi mitra BGN harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap SOP. Ketika sebuah dapur sudah beroperasi melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat, tetapi SLHS diakui masih dalam proses, maka publik berhak mempertanyakan apakah seluruh tahapan yang diwajibkan BGN benar-benar telah dipenuhi sebelum operasional dimulai," ujar Ratno.
Menurut Ratno, fakta bahwa mitra tersebut merupakan pegawai sebuah bank daerah justru membuat tuntutan terhadap kepatuhan administrasi dan tata kelola menjadi semakin tinggi.
"Seorang pegawai lembaga keuangan tentu memahami pentingnya kepatuhan terhadap prosedur. Karena itu, apabila benar operasional dilakukan sebelum seluruh persyaratan higiene sanitasi dinyatakan lengkap, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa SOP hanya menjadi formalitas yang bisa dipenuhi belakangan setelah dapur beroperasi," katanya.
Ratno menegaskan, apabila Badan Gizi Nasional memang mensyaratkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai bagian dari standar kelayakan operasional, maka seluruh mitra seharusnya diperlakukan sama tanpa pengecualian.
"Kalau di Mojokerto penerbitan izin ditunda karena aspek lingkungan, di OKU Timur operasional dihentikan sementara karena ditemukan lokasi dekat kandang ternak, mengapa di Jombang dapur tetap berjalan ketika SLHS belum terbit dan lokasinya juga menjadi sorotan? Di sinilah publik melihat adanya dugaan standar yang diterapkan belum konsisten," ujarnya.
Ratno mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penerapan SOP nasional.
"Program MBG menggunakan uang negara dan menyangkut konsumsi anak-anak setiap hari. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi dugaan kelonggaran prosedur. Yang dibutuhkan sekarang adalah audit menyeluruh dari BGN, bukan sekadar penjelasan normatif. Publik harus mengetahui apakah operasional SPPG Menganto telah sesuai dengan seluruh SOP yang berlaku atau justru terdapat tahapan yang belum dipenuhi," tegas Ratno.
Ia mendesak Badan Gizi Nasional membuka seluruh dokumen kelayakan operasional SPPG Menganto, termasuk tahapan verifikasi, hasil inspeksi lapangan, dasar pemberian izin operasional, serta alasan dapur tetap beroperasi meski Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyatakan SLHS belum diterbitkan.
"Kalau semuanya sudah sesuai aturan, buka saja dokumennya kepada publik. Tetapi kalau memang ada prosedur yang belum terpenuhi, BGN harus berani mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan di daerah lain. Kredibilitas program nasional ini dipertaruhkan oleh konsistensi penegakan aturannya," kata Ratno. (Tim)