, JOMBANG – Penanganan kemelut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Sebanyak 27 orang saksi telah dimintai keterangan dari berbagai instansi, termasuk Bank Jatim, Inspektorat, dan BPKP RI Jawa Timur. Namun, hingga Rabu (11/11/2026), penyidik belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.
Kejari Jombang menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk mendalami persoalan dan mengumpulkan alat bukti sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen I Made Deady Permana Putra, S.H., menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional.
"Tidak ada yang kebal hukum. Kami tegaskan bahwa proses pemeriksaan masih terus berjalan dan didalami," ujar Made Deady saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Jombang, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan secara bertahap dan maraton guna melengkapi bahan keterangan serta mengumpulkan alat bukti. Kejari juga membantah akan menanggapi rumor mengenai dugaan kedekatan khusus antara salah satu elite pengurus koperasi dengan aparat penegak hukum.
"Kami tidak mau menanggapi rumor yang berkembang di luar. Yang jelas, sampai saat ini kami masih bekerja secara profesional," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat diminta bersabar menunggu perkembangan penyelidikan. Penetapan tersangka belum dapat dilakukan karena proses pendalaman masih berjalan.
Akademisi Desak Penyelamatan Aset Koperasi
Di tengah proses hukum tersebut, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Jombang, Dr. H. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H., menyoroti pentingnya penyelamatan aset KPRI Sejahtera.
Ia menilai, penanganan perkara tidak boleh hanya berfokus pada pemeriksaan internal, tetapi juga harus memperhatikan upaya nyata untuk melindungi aset koperasi dan hak ekonomi para anggota.
"Tim internal itu sudah baik, tapi yang justru lebih baik adalah bagaimana aset-aset yang diduga diselewengkan segera diurus, biar anggota tidak dirugikan," ujarnya, Senin (9/11/2026).
Sholikhin Ruslie mengingatkan bahwa pengamanan aset harus dilakukan melalui langkah hukum yang tepat agar kepentingan anggota tetap terlindungi. Menurutnya, inventarisasi saja tidak cukup tanpa disertai upaya konkret untuk memastikan status dan keamanan aset.
Sertifikat Tanah KPRI Diamankan
Sementara itu, Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera Jombang telah mengamankan sejumlah dokumen kepemilikan tanah milik koperasi.
Dokumen tersebut meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), hingga dokumen tanah berupa petok.
Ketua Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera Jombang, Sri Surjati, S.S., M.Si., menjelaskan bahwa pembentukan tim merupakan amanah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada 1 September 2026.
Tim bertugas menggali data, menghimpun informasi, dan menelusuri dokumen terkait sejarah serta pengelolaan koperasi.
"Sebagai amanah dari rapat anggota luar biasa, tim berupaya menggali data, informasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi," ungkap Sri.
Ia menyebutkan, dokumen kepemilikan tanah diamankan bersama pengurus karena fasilitas penyimpanan di kantor koperasi dinilai belum memadai. Seluruh dokumen kemudian disimpan dalam brankas di tempat yang lebih aman.
"Secara fisik sertifikat-sertifikat itu sudah aman. Ada yang berupa SHM, SHGB, bahkan masih ada yang berupa petok," jelasnya.
Angka Rp125 Miliar Belum Terverifikasi
Persoalan KPRI Sejahtera juga menjadi perhatian setelah muncul angka sekitar Rp125 miliar yang dikaitkan dengan kemelut pengelolaan koperasi.
Sri mengakui angka tersebut cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, penelusuran terhadap kondisi aset, keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaan masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Ketika ditanya mengenai penggunaan jasa appraisal atau penilai independen untuk menghitung nilai aset dan potensi kerugian koperasi, Sri menyatakan bahwa langkah tersebut belum dilakukan.
Dengan demikian, angka Rp125 miliar tersebut belum dapat dipastikan sebagai nilai kerugian yang telah terbukti secara hukum.
Transparansi dan Hak Anggota Harus Diutamakan
Kemelut KPRI Sejahtera Jombang membutuhkan penyelesaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, sementara penyelamatan aset perlu dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Anggota koperasi berhak memperoleh kejelasan mengenai kondisi keuangan, status aset, serta pertanggungjawaban pengelolaan koperasi.
Publik kini menunggu keseriusan semua pihak dalam mengungkap persoalan tersebut. Jangan sampai kemelut berkepanjangan justru memperbesar ketidakpastian dan merugikan anggota.
Sebab, kepercayaan merupakan fondasi utama koperasi. Penegakan hukum yang profesional, pengamanan aset, dan transparansi pengelolaan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan anggota KPRI Sejahtera Jombang. ***