KOMISI B DPRD DESAK PEMBENAHAN, NPL BANK JOMBANG CAPAI 12,7 PERSEN
jombang

KOMISI B DPRD DESAK PEMBENAHAN, NPL BANK JOMBANG CAPAI 12,7 PERSEN

Wartawan Ratno
Editor Redaksi
Rabu, 04 November 2026 | 18:15 WIB

SPJNEWS, JOMBANG – Kinerja PT BPR Bank Jombang (Perseroda) menjadi sorotan serius Komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi kinerja triwulanan bersama manajemen Bank Jombang dan Bagian Perekonomian Setkab Jombang, terungkap rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) mencapai 12,7 persen berdasarkan laporan hingga September 2026.

Angka tersebut menjadi perhatian legislatif karena berada di atas ambang batas 5 persen yang lazim digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kualitas kredit perbankan.

RDP berlangsung di Ruang Komisi B DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Rabu (4/11/2026), dipimpin Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani.

Namun, rapat tersebut berlangsung tertutup bagi awak media. Seusai pertemuan, perwakilan manajemen Bank Jombang langsung meninggalkan ruang rapat tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Pejabat Bagian Perekonomian Setkab Jombang yang turut hadir juga enggan menjelaskan hasil pembahasan.

"Maaf Pak, gak bisa dipublikasi, tertutup. Kalau mau tanya langsung saja ke pimpinan Komisi B," ujar salah satu pejabat Bagian Perekonomian kepada awak media.

NPL 12,7 Persen Jadi Alarm Kinerja Bank

Usai RDP, Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani mengungkapkan bahwa tingginya kredit bermasalah menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera ditangani manajemen Bank Jombang.

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada penyampaian laporan kinerja. Manajemen harus menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pembiayaan, meningkatkan profesionalitas pengelolaan, dan memulihkan performa perusahaan daerah tersebut.

"Kami mendorong agar kinerja Bank Jombang segera diperbaiki. Mulai dari penanganan kredit bermasalah, komunikasi, sampai performa manajemennya. Jangan sampai terlihat baik dari luar, tetapi kondisi di dalam justru tidak sehat. Ya, kami menyebutnya Bank Jombang masuk kategori kurang sehat," ungkap Anas.

Kredit Bermasalah Disebut Capai Rp78 Miliar

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah dalam pembahasan RDP muncul angka kredit bermasalah yang disebut mencapai sekitar Rp78 miliar.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang Ama Siswanto meminta manajemen segera mengambil langkah penyelesaian terhadap kredit macet. Salah satunya melalui percepatan proses lelang agunan apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum.

Menurut Ama, penanganan kredit bermasalah membutuhkan target penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami Komisi B mengingatkan bahwa penanganan kredit bermasalah tidak boleh hanya menjadi agenda rutin dalam laporan evaluasi. Diperlukan target penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Ama.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas aset produktif sekaligus menekan rasio kredit bermasalah.

Kepercayaan Nasabah Ikut Dipertanyakan

Selain persoalan NPL, Komisi B juga menyoroti kemungkinan dampak kondisi tersebut terhadap kepercayaan masyarakat sebagai nasabah Bank Jombang.

Legislatif mempertanyakan apakah tingginya kredit bermasalah berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi kesehatan bank, termasuk kemungkinan penarikan dana oleh nasabah.

Namun, NPL yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan bank mengalami kesulitan memenuhi kewajiban penarikan dana. Penilaian kondisi tersebut tetap membutuhkan penjelasan berdasarkan data likuiditas dan indikator kesehatan bank secara menyeluruh.

Karena itu, keterbukaan informasi dari manajemen menjadi penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi perusahaan.

Penyertaan Modal dan Evaluasi Manajemen

Komisi B juga mempertanyakan kemungkinan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk memperkuat kondisi Bank Jombang.

Meski demikian, pembahasan tersebut belum menghasilkan keputusan. Rencana penyertaan modal masih perlu dikaji lebih lanjut melalui mekanisme pembahasan DPRD bersama seluruh fraksi.

Di sisi lain, evaluasi terhadap jajaran manajemen turut menjadi perhatian. Muncul pandangan bahwa apabila kepemimpinan saat ini tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja, perlu dipertimbangkan figur baru yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk melakukan pembenahan.

Bagi Komisi B, Bank Jombang bukan sekadar entitas bisnis milik pemerintah daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah.

Publik Menunggu Langkah Konkret

Tingginya NPL sebesar 12,7 persen menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Evaluasi terhadap kualitas kredit, efektivitas penagihan, pengelolaan risiko, serta profesionalitas manajemen perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

RDP tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin penyampaian laporan triwulanan, melainkan menjadi momentum pembenahan tata kelola perusahaan daerah.

Publik berhak mengetahui bagaimana perkembangan kinerja bank yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan daerah tersebut, termasuk langkah penyelesaian kredit bermasalah dan pertanggungjawaban pengelolaan modal.

Sebab, keberhasilan Bank Jombang tidak cukup hanya diukur dari aset maupun keuntungan yang dilaporkan. Kemampuan mengendalikan risiko kredit, menjaga likuiditas, mempertahankan kepercayaan nasabah, serta mengelola perusahaan secara profesional juga menjadi ukuran penting.

Kini, masyarakat menunggu penjelasan terbuka dari manajemen Bank Jombang mengenai kondisi aktual perusahaan dan strategi konkret untuk menekan kredit bermasalah. ***

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!