Jombang Peringkat 4 Nasional EPPD 2025, Bupati Warsubi Terima Penghargaan Kemendagri
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Bupati Jombang, Warsubi, menerima Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sepanjang tahun 2025.
Dalam hasil evaluasi nasional, Jombang menempati peringkat ke-4 terbaik dengan status nilai “Tinggi” dan skor 3,5962. Capaian ini menegaskan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat melalui implementasi otonomi daerah.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD dan dukungan masyarakat Jombang. Ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Warsubi.
Bupati juga menegaskan, prestasi tersebut akan menjadi pemacu untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi daerah melalui kebijakan yang pro rakyat, sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Upacara peringatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Dalam kesempatan itu, penghargaan EPPD Tahun 2025 diserahkan kepada 5 gubernur, 9 wali kota, dan 15 bupati se-Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
EPPD sendiri merupakan instrumen evaluasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2025.
Prestasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Kabupaten Jombang untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Ratno)