Dugaan Bancakan Revitalisasi Disorot, DPP LSM BUMI Pertanyakan Juknis Swakelola?
Jabar

Dugaan Bancakan Revitalisasi Disorot, DPP LSM BUMI Pertanyakan Juknis Swakelola?

Wartawan Ajang Pendi
Editor Redaksi
Jumat, 09 Oktober 2026 | 10:07 WIB

SPJNEWS, GARUT | Pelaksanaan Program Revitalisasi Gedung Pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari tingkat PAUD hingga menengah atas, kembali mendapat sorotan tajam. Alih-alih berjalan optimal untuk memperbaiki fasilitas belajar-mengajar, program perbaikan sekolah ini disinyalir kuat dijadikan ajang "bancakan" oleh oknum -oknum tertentu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BUMI, Faizal, mengungkapkan bahwa praktik pemotongan dana oleh pihak yang mengaku sebagai "tim pengusung" sudah menjadi rahasia umum di lapangan.

"Sudah menjadi rumor dan rahasia publik bahwa sampai turunnya program kegiatan revitalisasi tersebut, adanya dugaan potongan -potongan oleh tim yang dinamakan para pengusung," ujar Faizal saat dimintai keterangan, Rabu (23/9/26).

Menurut Faizal, para pemain atau tim pengusung ini menggunakan berbagai jalur untuk melancarkan kepentingan mereka. Ada yang bergerak langsung melalui kementerian, hingga memanfaatkan jalur partai politik dan anggota DPR RI. Akibat praktik tersebut, pembangunan fisik revitalisasi sekolah dari tingkat PAUD hingga menengah atas dinilai tidak maksimal dan jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

Yang terjadi hari ini dilapangan, dalam pembangunan revitalisasi ruang belajar itu dengan digunakannya mekanisme swakelola dalam pengerjaan proyek.

Ketua DPP LSM Bumi Faizal melontarkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan transparansi di balik pelaksanaan sistem swakelola ini.

Ia mempertanyakan substansi dan materi yang diberikan dalam Bimbingan Teknis (Bintek) yang diselenggarakan oleh pihak instansi pendidikan kepada para penerima atau pelaksana di tingkat satuan pendidikan.

"Yang jadi pertanyaan besar, dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme swakelola tersebut, bimbingan teknis yang diadakan oleh pihak instansi pendidikan itu seperti apa?" tegasnya.

Lebih lanjut, LSM BUMI menilai praktik di lapangan saat ini sudah tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan swakelola tersebut diduga kuat menabrak ketentuan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara jelas telah mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan secara swakelola.

Dengan adanya temuan dan rumor yang menyesatkan ini, LSM BUMI mendesak pihak instansi terkait, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam demi menyelamatkan mutu infrastruktur pendidikan di Indonesia.

Namun, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sudah beberapa kali di hubungi tim spjnews belum ada tanggapan lebih lanjut  terkait dugaan pemotongan anggaran dan mekanisme swakelola revitalisasi secara aturan yang berlaku. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021. ***

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!