, JOMBANG | Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Bank Jombang belum mendapatkan persetujuan DPRD. Pasalnya, kondisi kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) disebut berada di atas 12 persen dengan nilai lebih dari Rp78 miliar.
Hal tersebut disampaikan Kartiyono, Ketua Fraksi PKB sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Jombang.
Menurut Kartiyono, usulan penyertaan modal sebelumnya pernah dibahas dalam agenda tahun anggaran 2026, tetapi belum diakomodasi karena dinilai belum melalui komunikasi dan pembahasan awal dengan legislatif.
Kini, usulan tersebut kembali muncul dalam agenda pembentukan perda tahun 2027. Namun, DPRD meminta agar kondisi kesehatan Bank Jombang menjadi pertimbangan utama.
"Menurut pandangan Komisi B, saat ini belum waktunya melakukan penyertaan modal. Bank Jombang harus terlebih dahulu melakukan upaya penyehatan melalui pembenahan internal. Jangan sedikit-sedikit kemudian meminta penyertaan modal," tegas Kartiyono.
Ia menilai tambahan modal dari pemerintah daerah harus disertai perbaikan kinerja dan tanggung jawab manajemen.
Penyertaan modal, lanjutnya, tidak boleh menjadi solusi untuk menutupi persoalan mendasar perusahaan yang belum diselesaikan.
DPRD menginginkan Bank Jombang lebih dahulu melakukan pembenahan agar menjadi BUMD yang sehat, profesional, dan mandiri.
Kondisi NPL di atas 12 persen dan kredit bermasalah lebih dari Rp78 miliar menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara transparan oleh manajemen Bank Jombang sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan penyertaan modal. ***