, JOMBANG | DPRD Kabupaten Jombang memastikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tetap berjalan.
Kepastian tersebut disampaikan Kartiyono, Ketua Fraksi PKB sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Jombang. Menurutnya, pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut RDP Komisi B bersama sejumlah OPD, termasuk Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.
Rencana ini muncul setelah beberapa OPD tidak memenuhi agenda RDP sehingga DPRD belum mendapatkan penjelasan lengkap mengenai proses dan dasar penerbitan SK Bupati.
Kartiyono mengatakan seluruh fraksi telah menyepakati perlunya pembentukan Pansus melalui pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus).
"Apa sebenarnya gambaran proses penerbitan SK itu? Bagaimana pertimbangan-pertimbangan krusial dan strategisnya? Ini yang ingin kita ketahui secara detail agar semuanya terang-benderang," jelasnya.
Salah satu fokus Pansus adalah menguji kesesuaian SK Bupati dengan Perda RTRW Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021.
"Kalau memang sudah sesuai dengan perda, tentu tidak ada persoalan. Tetapi kalau tidak ada kesesuaian, apa yang menjadi dasar pengambilan keputusan itu? Ini harus jelas," tegasnya.
Kartiyono memastikan Pansus tidak batal dibentuk. Pengumuman keanggotaan masih menunggu surat penugasan dari beberapa fraksi.
"Pembentukan Pansus tetap berjalan. Insyaallah dalam waktu dekat akan diumumkan," ujarnya.
Selain itu, Bapemperda juga mempersiapkan perubahan Perda RTRW untuk masuk Propemperda 2027. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR, Bappeda, dan Bagian Hukum telah menyampaikan kesiapan serta kajian awal.
DPRD berharap pembentukan Pansus mampu memberikan kejelasan hukum dan memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan. ***