, JOMBANG – Pembangunan pabrik di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jombang. Persoalan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, kekhawatiran dampak limbah, kebutuhan air, hingga kejelasan perizinan mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 10 Oktober 2026.
RDP tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait berdirinya bangunan pabrik yang dinilai belum disertai komunikasi dan sosialisasi memadai kepada warga sekitar.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Totok Hadi Riswanto, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan dari pihak perusahaan maupun instansi terkait.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bayu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Bagian Hukum, Camat Peterongan Agus Santoso, serta Kepala Desa Mancar Prasetyo.
Perwakilan pemohon, Ucici, menyampaikan beberapa hal yang menjadi keresahan masyarakat. Di antaranya persoalan penggunaan air, baik dari sumur dalam maupun sumur dangkal, serta kekhawatiran terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan aktivitas pabrik.
Selain itu, warga mempertanyakan mengapa pembangunan sudah berjalan tanpa adanya komunikasi dan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
Warga Khawatir Dampak Limbah dan Penggunaan Air
Menurut Totok, persoalan utama yang muncul bukan semata-mata penolakan terhadap pembangunan pabrik, melainkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan industri tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Warga ingin mengetahui sumber air yang akan digunakan perusahaan, bagaimana pengelolaan limbahnya, serta sejauh mana aspek lingkungan dan perizinan telah dipenuhi.
"Yang disampaikan masyarakat itu, mereka hanya takut. Nanti dampaknya seperti apa, terutama terkait limbah dan penggunaan air," terang Totok.
Ia menilai minimnya komunikasi dan sosialisasi membuat masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup. Akibatnya, muncul kesalahpahaman dan kekhawatiran yang berkembang menjadi persoalan di lingkungan desa.
Padahal, menurutnya, keberadaan pabrik semestinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
"Kurang adanya komunikasi, kurang adanya sosialisasi, sehingga mereka tidak mengerti. Yang disampaikan akhirnya berdasarkan emosi. Mereka belum memahami dengan jelas, berdirinya pabrik ini nantinya seperti apa dan apakah bisa menunjang perekonomian di lingkungan tersebut," jelasnya.

Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, Komisi A DPRD Jombang bersama Komisi B sepakat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan pabrik.
Menurut Totok, sidak tersebut menjadi langkah awal untuk membuka komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Melalui kegiatan itu, DPRD ingin memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang dipertanyakan warga, mulai dari perizinan, pengelolaan limbah, penggunaan air, hingga komunikasi perusahaan dengan lingkungan sekitar.
"Kami sepakat akan melakukan sidak. Tujuannya untuk memulai membuka komunikasi antara pihak pabrik dengan pemerintah desa, yang di dalamnya juga ada masyarakat. Kami ingin mengetahui seperti apa sebenarnya yang dikhawatirkan masyarakat, baik terkait perizinan, limbah, maupun air," ungkap Totok.
DPRD berharap pihak perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Persoalan BPD dan Pemerintah Desa Ikut Mencuat
Dalam RDP tersebut, ternyata persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pabrik. Muncul pula persoalan hubungan kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Mancar.
Menurut Totok, terdapat aspirasi masyarakat berupa mosi tidak percaya terhadap BPD karena dinilai berpihak kepada pihak perusahaan.
Selain itu, ketidakcocokan antara pemerintah desa dan BPD juga menjadi persoalan tersendiri. Bahkan, kedua pihak disebut telah menyampaikan persoalannya masing-masing kepada DPRD Kabupaten Jombang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan pabrik telah berkembang menjadi persoalan komunikasi dan hubungan kelembagaan di tingkat desa.
Karena itu, DPRD memandang perlu adanya penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
DPRD Dorong Penyelesaian Terbuka dan Transparan
Komisi A bersama Komisi B DPRD Jombang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui sidak dan komunikasi langsung dengan pihak perusahaan maupun masyarakat.
Kejelasan mengenai perizinan, persetujuan lingkungan, sumber penggunaan air, serta sistem pengelolaan limbah menjadi hal penting yang perlu mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pemerintah desa dan BPD juga diharapkan dapat membangun kembali komunikasi agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat.
Persoalan pembangunan pabrik di Desa Mancar menjadi pengingat bahwa investasi tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan kegiatan usaha. Keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap aturan, perlindungan lingkungan, serta komunikasi dengan masyarakat sekitar juga harus menjadi perhatian.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut sidak DPRD Jombang dan penjelasan pihak perusahaan. Harapannya, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum. ***