DPRD Jombang Bahas Ancaman PHK Massal PT SGS
Serikat buruh desak transparansi perusahaan, sementara DPRD dan pemerintah daerah berupaya mencegah PHK besar-besaran yang berpotensi berdampak pada ratusan hingga hampir seribu pekerja.
JOMBANG | SPJNews.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT SGS Jombang berlangsung dinamis di DPRD Jombang, Senin (15/6/2026). Forum ini menghadirkan Komisi D DPRD Jombang, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, perwakilan Disnaker Provinsi Jawa Timur, Polres Jombang, manajemen perusahaan, serta organisasi serikat pekerja dan buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha perusahaan sekaligus memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
Di hadapan peserta RDP, pihak manajemen PT SGS melalui Taufik menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi tekanan usaha akibat perlambatan pasar, penurunan permintaan produk, serta dampak kondisi ekonomi global dan geopolitik yang memengaruhi industri plywood.
Menurutnya, langkah efisiensi menjadi salah satu opsi yang harus ditempuh untuk menjaga operasional perusahaan tetap berjalan.
Namun penjelasan tersebut mendapat sorotan dari serikat pekerja. Mereka mengungkapkan bahwa proses PHK telah berlangsung bertahap sejak akhir 2025. Gelombang pertama disebut mencapai sekitar 137 pekerja, disusul sekitar 250 pekerja pada tahap berikutnya.
Serikat buruh juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap rencana PHK lanjutan yang berpotensi menyasar ratusan hingga mendekati seribu pekerja.
Selain mempertanyakan alasan efisiensi, serikat pekerja menyoroti dugaan masih adanya perekrutan tenaga kerja baru melalui pihak ketiga di tengah proses pengurangan karyawan.
Mereka juga menilai mekanisme pemanggilan pekerja yang dilakukan secara individual tanpa penjelasan awal telah menimbulkan keresahan di lingkungan kerja.
Dalam forum tersebut, serikat buruh mendesak perusahaan membuka data dan kondisi riil yang menjadi dasar kebijakan efisiensi agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan pekerja.
Hingga RDP berlangsung, DPRD Jombang bersama pemerintah daerah, manajemen perusahaan, dan organisasi buruh masih terus mencari jalan keluar terbaik. Seluruh pihak menekankan pentingnya menghindari PHK dalam jumlah besar demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Jombang. (Ratno)