DPRD dan Pemkab Jombang Satukan 4 Raperda Pemerintah Desa
jombang

DPRD dan Pemkab Jombang Satukan 4 Raperda Pemerintah Desa

Wartawan Ratno
Editor Redaksi
Kamis, 05 November 2026 | 19:46 WIB

SPJNEWS, JOMBANG – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai membahas penyusunan satu Peraturan Daerah (Perda) yang mengintegrasikan empat regulasi lama tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan aturan, memperkuat kepastian hukum, sekaligus menyesuaikan tata kelola pemerintahan desa dengan perkembangan regulasi nasional.

Pembahasan tersebut diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (2/11/2026), dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang Warsubi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Desa.

Penyusunan regulasi menggunakan metode omnibus, yakni menggabungkan sejumlah materi pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam empat perda ke dalam satu payung hukum terpadu.

Empat regulasi yang akan dikonsolidasikan meliputi pengaturan kepala desa, perangkat desa dan organisasi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemilihan kepala desa (pilkades), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Langkah tersebut menjadi respons atas perubahan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam nota penjelasannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan regulasi yang mampu memperkuat kewenangan, kelembagaan, dan kapasitas desa dalam mengelola potensi lokal.

"Desa bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga merupakan subjek pembangunan yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan di baris terdepan," ungkap Warsubi.

Menurutnya, perubahan ketentuan perundang-undangan mengharuskan pemerintah daerah melakukan harmonisasi terhadap regulasi yang telah berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ketentuan.

Materi raperda nantinya tidak hanya mengatur struktur pemerintahan desa, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan dan aset desa, pembangunan, kerja sama antardesa, serta kelembagaan masyarakat dan adat.

Salah satu perhatian utama adalah tata kelola keuangan dan aset desa. Warsubi menegaskan, pengelolaannya harus berpedoman pada prinsip tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pengelolaan keuangan dan aset desa harus berdasarkan prinsip tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Selain memperkuat administrasi pemerintahan, regulasi tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. BUMDes diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif, membuka lapangan kerja, memperkuat produk unggulan lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Pengaturan Badan Usaha Milik Desa diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, mengembangkan produk unggulan desa, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa," jelas Warsubi.

Sementara itu, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga menjadi bagian penting dalam raperda tersebut. Pemerintah kabupaten bersama jajaran kecamatan diharapkan memperkuat fungsi fasilitasi, evaluasi, dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Warsubi berharap pembahasan bersama DPRD berjalan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pemerintahan desa.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah perda tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi hukum dan proses pembentukannya, tetapi juga konsistensi pelaksanaannya.

"Keberhasilan pengaturan desa ini tidak semata-mata ditentukan oleh tersusunnya regulasi. Lebih dari itu, diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakannya secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama," ujarnya.

Hadi berharap kolaborasi legislatif dan eksekutif mampu menghasilkan regulasi berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta menjadi landasan peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan penyatuan empat regulasi tersebut, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap materi aturan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian kewenangan kepala desa dan BPD, mekanisme pilkades, transparansi keuangan desa, hingga profesionalitas pengelolaan BUMDes menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.

Regulasi baru diharapkan tidak berhenti pada penyederhanaan aturan, tetapi benar-benar menghadirkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. ***

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!