Data Bansos Diduga Kongkalikong, Warga RW 16 Citeureup Protes Keras
BANDUNG

Data Bansos Diduga Kongkalikong, Warga RW 16 Citeureup Protes Keras

Wartawan Maftuh
Editor Kusmawan
Selasa, 08 September 2026 | 13:16 WIB

SPJNEWS, KAB. BANDUNG | Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya di wilayah RW 16, Lamajang, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, menuai gelombang protes warga. 

Warga menilai bantuan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan akibat data penerima yang amburadul, alias tidak akurat dan kental aroma kongkalikong. 

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan kekecewaan mendalam. Menurutnya, banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan tetap, justru tidak masuk daftar penerima. 

Sebaliknya, warga yang secara ekonomi tergolong mapan, termasuk salah seorang yang berstatus pegawai BUMN, tercatat menerima bantuan tersebut.

"Banyak tetangga yang secara ekonomi tidak mampu, bahkan sudah lama tak bekerja, tidak dapat bantuan. Rumahnya pun tidak layak. Tapi yang rumahnya layak dan punya pekerjaan tetap, malah kebagian," ungkap seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (8/8/2026).

Pria yang bekerja serabutan tersebut sangat menyayangkan banyaknya penerima bantuan tidak tepat sasaran. Bahkan, ia menduga terjadi kongkalikong antara pengurus RW dan Desa ketika penginputan data penerima. 

"Kalau misalnya ada kesalahan, kan Pengurus RW harusnya inisiatif mengubah data penerima menjadi yang seharusnya. Ini mah malah didiamkan aja karena mungkin penerima itu masih saudara atau tim sukses RW," jelas dia. 

Pengurus RT justru menjadi sasaran komplain warga, padahal tak tahu-menahu soal data penerima bantuan. Ketua RT 04 RW 16, Syafei B, mengaku kerap didatangi warga yang mempertanyakan daftar penerima bantuan. 

Padahal, ia mengaku tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses pendataan maupun pengusulan nama penerima bantuan. 

"Kami pengurus RT tidak tahu menahu pengusulannya, tahu-tahu warga datang ke rumah protes. Padahal kami yang paling paham kondisi ekonomi tetangga di sini," tegas Syafei.

Warga lainnya, sebut saja Tony (bukan nama sebenarnya) menyebut berbagai kejanggalan data penerima telah berlangsung lama termasuk dalam pendataan kelompok desil penduduk. 

Bahkan, kata dia, temuan di lapangan mencatat hal-hal yang sangat janggal.

Pendataan desil dinilai tidak transparan. Selain itu, daftar nama penerima bantuan tidak dipublikasikan di lingkungan RW maupun RT. 

"Saya melihat pendataan penerima bantuan maupun desil tidak berkoordinasi dengan Pengurus RT. Padahal RT yang paling tahu kondisi warganya," ujar Tony. 

Warga menduga kuat ada konflik kepentingan. Diduga nama-nama yang masuk daftar banyak diisi kerabat atau orang dekat pengurus di tingkat desa maupun RW. 

Tony menegaskan, tanpa keterlibatan pengurus RT dalam pendataan, kesalahan sasaran akan terus berulang.

"Kami memohon kepada pemerintah Kabupaten Bandung agar segera melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh dan terbuka, melibatkan pengurus RT. Jangan sampai bantuan negara justru dinikmati mereka yang tidak berhak, sementara yang sungguh membutuhkan tak tersentuh," tegas Tony seraya diamini warga lainnya. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengurus RW 16 maupun pihak Desa Citeureup terkait temuan dan keluhan masyarakat terkait dugaan penerima bantuan tidak tepat sasaran tersebut.(**)

Dapatkan Update Berita Terkini!

Mari bergabung di Saluran WhatsApp kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya langsung di genggaman Anda.

Gabung Saluran WA

Komentar Pembaca

Tautan Berhasil Disalin!