Bupati Warsubi Buka Pelatihan Sensus Ekonomi 2026 Jombang
JOMBANG | SPJNews.id – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai agenda strategis nasional yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang di Hotel Yusro Jombang, Jumat (29/5/2026).
Pembukaan pelatihan ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi riil perekonomian, khususnya sektor non-pertanian. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data yang berkualitas akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang," ujar Warsubi.
Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas selama menjalankan tugas. Ia menegaskan pentingnya melakukan pendataan secara langsung kepada responden dan menghindari praktik pengisian data berdasarkan perkiraan.
Selain itu, para petugas diminta untuk mengedepankan sikap ramah dan santun saat berinteraksi dengan masyarakat serta memanfaatkan masa pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mampu mengoperasikan perangkat pencacahan secara optimal.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting karena dalam satu dekade terakhir telah terjadi perubahan signifikan pada struktur ekonomi, terutama akibat perkembangan digitalisasi pasca pandemi dan pertumbuhan sektor UMKM serta ekonomi kreatif.
"Data ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi kompas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Terlebih Kabupaten Jombang sedang menyiapkan kawasan industri baru sehingga pemetaan ekonomi menjadi sangat penting untuk menentukan intervensi kebijakan yang tepat," jelasnya.
Mouna juga mengingatkan para calon petugas agar bekerja secara profesional dan mengedepankan integritas selama proses pendataan berlangsung.
"Catat apa adanya, bukan ada apanya. Jangan mengira-ngira data dari balik meja. Datangi responden secara langsung dan gali informasi yang akurat dengan komunikasi yang baik serta keramahan khas Kota Santri," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, BPS Jombang turut mengapresiasi dukungan Polres Jombang dan Kodim 0814/Jombang yang siap memberikan pengamanan bagi para petugas selama proses pendataan berlangsung di lapangan.
Ketua Panitia Pelatihan, Amat Alamin Wafa, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode hybrid melalui Learning Management System (LMS) dan pembelajaran tatap muka yang berlangsung mulai 29 Mei hingga 12 Juni 2026.
Sebanyak 1.217 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 48 kelas dan dilaksanakan dalam lima gelombang. Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, sebanyak 255 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 10 kelas.
"Kami berharap melalui pelatihan ini akan lahir petugas-petugas lapangan yang kompeten, profesional, dan mampu menghasilkan data berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Amat.
Dengan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, valid, dan terpercaya sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ratno)