, NGANJUK | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, menjadi sorotan warga. Pasalnya, penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa disebut telah mencapai Rp368 juta. Namun, sejumlah warga mempertanyakan keberadaan unit usaha, perkembangan kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim
di lapangan, sejumlah warga mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai jenis usaha yang dijalankan BUMDes, kondisi aset, pendapatan, maupun laporan keuangan lembaga tersebut.
"Warga di sini masih bingung, sebenarnya BUMDes Bareng menjalankan usaha apa? Toko tidak terlihat, usaha wisata juga tidak ada, sementara kegiatan simpan pinjam pun tidak diketahui secara jelas. Kami ingin mengetahui bagaimana penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp368 juta tersebut," ungkap seorang warga Desa Bareng kepada
, Jumat (31/10/2026), lalu.
Persoalan transparansi juga menjadi perhatian masyarakat. Warga menilai pemerintah desa dan pengelola BUMDes perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan usaha dan penggunaan penyertaan modal yang telah diberikan.
Sejumlah warga bahkan mempertanyakan apakah pengelolaan BUMDes selama ini telah melibatkan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), khususnya dalam pembahasan perencanaan usaha dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
"BUMDes seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Kami berharap ada keterbukaan, terutama terkait laporan keuangan dan perkembangan usahanya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran tanpa mengetahui hasil dan manfaatnya," ujar warga lainnya.
Secara regulasi, pengelolaan BUMDes harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kelembagaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam memastikan BUMDes berjalan secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Menanggapi persoalan tersebut, seorang sumber yang disebut sebagai aktivis antikorupsi di Nganjuk menilai perlu adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan penyertaan modal BUMDes Desa Bareng.
"Jika benar penyertaan modal sudah mencapai Rp368 juta, tetapi perkembangan usaha, aset, dan laporan pertanggungjawabannya belum jelas, kondisi ini perlu ditelusuri. Inspektorat sebaiknya melakukan pemeriksaan agar penggunaan anggaran dapat diketahui secara terang," ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah penyertaan modal telah digunakan sesuai perencanaan, ketentuan, dan tujuan pembentukan BUMDes.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Bareng maupun pengurus BUMDes Desa Bareng belum memberikan keterangan resmi terkait besaran penyertaan modal, jenis usaha yang dijalankan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disebut mencapai Rp368 juta tersebut.
SPJNews.id masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Desa Bareng maupun pengurus BUMDes guna memberikan penjelasan dan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Warga berharap Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nganjuk dapat melakukan penelusuran serta evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes Desa Bareng sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap keberadaan BUMDes benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi desa, bukan sekadar lembaga yang tercatat memiliki penyertaan modal tanpa kejelasan manfaat bagi warga. ***