, GARUT | Aliansi Masyarakat Bersatu (Almatu) mendesak kepastian hukum terkait status lahan desa yang selama ini digunakan sebagai lokasi gedung sekolah di Kabupaten Garut. Desakan tersebut disuarakan dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bidang Hukum serta Inspektorat Kabupaten Garut.
Audiensi berlangsung di ruang rapat Asisten Daerah (Asda) pada Kamis (8/10/2026) pagi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
Sebagai narasumber Almatu, kepada spjnews.id Budi mengungkapkan, bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan legal formal dari Disdik Kabupaten Garut terkait aset tanah milik desa yang dipakai untuk fasilitas pendidikan, namun belum memiliki payung hukum yang jelas secara administrasi.
"Kami mempertanyakan, apakah lahan tersebut sistemnya disewa atau ditukar guling ? Sementara seiring berjalannya waktu, pihak desa juga dituntut untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Desa, selain dari pada itu masih banyak Desa yang belum mendapat lahan guna KDMP, ujar Budi saat diwawancarai usai audiensi.
Potensi masalah bantuan revitalisasi, selain persoalan administrasi desa, Almatu juga menyoroti potensi kendala hukum dalam program bantuan revitalisasi (revit) sekolah. Menurut Budi, salah satu syarat mutlak penerimaan bantuan revitalisasi adalah kejelasan status kepemilikan lahan.
Ia khawatir, jika status tanah sekolah masih kabur, hal tersebut justru akan menjadi bom waktu dan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
"Persoalan ini belum kunjung terselesaikan hingga sekarang, makanya hari ini kami pertanyakan secara tegas agar ada langkah konkret," tambahnya.
Alhasil, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyatakan akan segera mengambil langkah strategis. Disdik berencana akan berkoordinasi langsung dengan Bupati Garut untuk menindaklanjuti persoalan ini.
Sebagai langkah awal, Pemkab Garut akan membentuk tim khusus guna melakukan inventarisasi menyeluruh. Tim ini bertugas mendata sekolah-sekolah mana saja di Kabupaten Garut yang masih menggunakan lahan milik desa, sehingga ke depannya dapat dicarikan solusi hukum yang jelas dan berkeadilan bagi kedua belah pihak, tutup Budi.***