JOMBANG | SPJNews.id – Jombang. Gelombang penolakan rakyat terhadap kenaikan pajak di Kabupaten Jombang makin menguat. Pendirian posko-posko rakyat di berbagai titik dianggap sebagai bentuk nyata perlawanan warga terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil.
Pakar kebijakan publik, Dr. Sholikin Ruslie, menegaskan bahwa penolakan ini wajar karena pemerintah daerah gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia menyoroti paradoks mencolok: saat rakyat menjerit beban pajak, justru pimpinan DPRD Jombang mendapat kenaikan tunjangan perumahan.
“Bagus langkah rakyat dengan mendirikan posko. Di satu sisi rakyat menuntut pajak diturunkan, tapi tiba-tiba DPRD menaikkan tunjangan. Ini sangat kontradiktif. Apa sulitnya menurunkan beban rakyat? Kenapa justru memberi kenyamanan tambahan kepada pejabat?” tegas Sholikin.
Menurutnya, kenaikan pajak tidak hanya bermasalah secara sosial, tetapi juga cacat dalam proses. Ia menyebut adanya dugaan kekeliruan pada hasil survei tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menjadi acuan, bahkan menghabiskan anggaran miliaran rupiah tanpa hasil valid.
“Tim survei katanya habis 4 miliar, tapi datanya tidak dipakai. Kalau surveinya salah, dasar menaikkan pajak itu apa? Rakyat akhirnya jadi korban kebijakan ngawur. Ini kesalahan serius, tapi justru rakyat yang menanggung beban,” tegasnya.
Sholikin menilai langkah rakyat menuntut penurunan pajak bukanlah hal berlebihan, melainkan tuntutan wajar. Ia juga mengkritik pemerintah daerah yang terkesan berlarut-larut dan tidak segera mengambil keputusan tegas.
“Nggak usah bertele-tele. Kalau rakyat minta turunkan pajak, ya turunkan. Kalau salah, akui. Jangan rakyat dijadikan tumbal atas kesalahan birokrasi. Ini bukan soal gengsi atau malu, ini soal keadilan,” pungkasnya.
Sholikin bahkan menduga adanya skenario kompensasi diam-diam: pajak dinaikkan, sementara sebagian pejabat justru menikmati keuntungan lewat tunjangan.
“Saya berharap ini bukan kompensasi antara pajak dinaikkan dengan tunjangan pejabat. Kalau begitu, jelas rakyat dikhianati,” tandasnya.
Pendirian posko rakyat penolak pajak di Jombang diyakini akan menjadi barometer perlawanan masyarakat kecil terhadap kebijakan daerah yang tidak adil. Rakyat menuntut pemerintah untuk segera menurunkan pajak ke tingkat semula dan menghentikan permainan politik anggaran yang hanya menguntungkan elite. (Ratno)
