spjnews.id | Blitar, Jawa Timur – Di tengah semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik yang digadang-gadang sebagai pilar demokrasi lokal, justru di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. kita menyaksikan sebuah ironi yang menyayat akal sehat. Perawatan jalan paving di RT 02 dan RT 03 bukan hanya menjadi proyek fisik, tetapi telah menjelma menjadi polemik sosial yang mengusik nurani warga. ( Senin 25/08/2025 )
Masyarakat bertanya, bukan sekadar tentang batu yang ditata, tetapi tentang nilai yang ditinggalkan. Di mana transparansi? Di mana partisipasi? Di mana etika publik yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola desa?
🗣️ Suara Warga: Dari Kebingungan Menuju Kecurigaan
Mbah Langgeng, warga setempat, menyuarakan keresahan yang tak bisa dianggap angin lalu. “Kerja bakti kok tiba-tiba, tanpa rapat, tanpa sosialisasi. Ini swadaya atau ada anggaran? Yang kerja bukan RT sini, malah RT lain,” tuturnya dengan nada getir. Ia menambahkan, warga diminta tanda tangan, tapi tidak tahu untuk apa. “Jangan-jangan dibayar, tapi tidak tahu karena sudah tanda tangan,” katanya, menyiratkan kekhawatiran akan praktik manipulatif yang membodohi masyarakat.
Yang lebih janggal, undangan kerja bakti pada hari Minggu (24/08/2025) datang dari lokasi lain, tapi pelaksanaan justru di tempat berbeda. Jika ini swadaya, mengapa tidak ada berita acara? Jika ada anggaran, mengapa tidak diumumkan? Ketika informasi dikaburkan, maka ruang bagi prasangka dan ketidakpercayaan pun terbuka lebar.
Hendrik, Ketua RT, mengakui bahwa tidak ada sosialisasi sebelumnya. “Kalau transparan, saya malah senang,” ujarnya, seolah ingin lepas dari beban tanggung jawab yang seharusnya ia emban sebagai pemimpin lingkungan.
Sementara itu, Tri Hariono, Kepala Desa Kalipucung, saat dikonfirmasi via telepon hanya menyampaikan bahwa ia sedang rapat dan belum bisa memberikan pernyataan resmi. Sebuah jawaban yang, alih-alih menenangkan, justru memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan”, saat di WhatsApp pun tidak ada komentar apapun.
pembangunan bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal peradaban. Jalan yang rusak bisa diperbaiki dengan batu dan semen. Tapi jalan etika yang retak, jalan kepercayaan yang runtuh, hanya bisa diperbaiki dengan kejujuran, keterbukaan, dan keberanian moral.
Masyarakat Kalipucung tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin tahu: apakah uang mereka digunakan dengan benar? Apakah suara mereka didengar? Apakah mereka dihormati sebagai warga negara yang berdaulat?
Jika desa adalah miniatur negara, maka transparansi adalah nyawa demokrasi. Dan ketika nyawa itu mulai hilang, maka yang tersisa hanyalah tubuh birokrasi yang berjalan tanpa jiwa.
Jangan Biarkan Jalan Paving Menjadi Jalan Pembodohan
Perawatan jalan paving di RT 02 dan RT 03 bukan sekadar proyek. Ia adalah ujian: apakah kita masih punya keberanian untuk jujur, untuk terbuka, dan untuk menghormati rakyat sebagai pemilik sah dari setiap kebijakan publik.
Karena dalam demokrasi, rakyat bukan objek pembangunan. Mereka adalah subjek yang harus dilibatkan, dihormati, dan diberdayakan.
“Kebenaran tidak akan lahir dari diam. Ia lahir dari keberanian untuk bertanya, dan ketulusan untuk menjawab.”
( Mualimin/ SPJ News.id )
