spjnews.id | TULUNGAGUNG — Di negeri yang konon menjunjung tinggi hukum dan keadilan, di mana aparat penegak hukum seharusnya menjadi benteng terakhir bagi rakyat dan alam, justru kini kita menyaksikan sebuah ironi yang menyayat nurani. Tambang galian C yang diduga ilegal marak beroperasi di wilayah hukum Polres Tulungagung, Jawa Timur. Seolah hukum hanya menjadi jargon kosong, dan keadilan tak lebih dari bayang-bayang samar di tengah hiruk-pikuk kepentingan.( Kamis 31 Juli 2025 )
Tim investigasi SPJ News.id menelusuri aktivitas tambang galian C di Dusun Tok Kelor, Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Dari keterangan warga, tambang tersebut diduga milik oknum Kepala Desa Nglampir sendiri. Tanahnya milik pribadi, excavator / alat beratnya diduga milik Rojikin dari Desa Besuki. Sebuah kolaborasi kekuasaan lokal dan kepentingan ekonomi yang membungkam suara rakyat dan merusak ekosistem.
📞 Perangkat Desa Bicara dengan Nada Takut
Salah satu perangkat Desa Nglampir, saat dikonfirmasi via telepon, menyampaikan dengan nada penuh kehati-hatian:
“Sepengetahuan saya, tanah itu dulunya milik orang Surabaya yang sudah meninggal. Lalu dipasrahkan ke Kades dan dikelola oleh beliau.”
Pernyataan ini bukan sekadar informasi, tapi cermin dari ketakutan struktural. Ketika perangkat desa pun enggan bicara, kita patut bertanya: sekuat apa beking di balik tambang ini?
Alam yang Terluka, Hukum yang Bungkam
Tambang galian C bukan sekadar urusan batu dan tanah. Ia adalah luka terbuka di tubuh bumi. Ia adalah jeritan ekosistem yang dirusak demi keuntungan segelintir orang. Dan ketika hukum bungkam, ketika aparat tak bergerak, maka kita sedang menyaksikan kematian etika publik.
Pertanyaan untuk Kapolres Tulungagung
Pak Kapolres, izinkan kami bertanya:
– Apakah benar Bapak tidak tahu-menahu soal maraknya tambang ilegal ini?
– Ataukah ada kekuatan yang membuat hukum tak berdaya di hadapan alat berat dan surat palsu?
– Di mana posisi Polres saat rakyat dan alam meminta perlindungan?
Dalam semangat keadilan dan keberanian moral yang diajarkan oleh para pemikir besar bangsa, kami menyerukan:
“Hukum bukanlah alat kekuasaan, melainkan pelita bagi keadilan. Bila hukum mati, maka bangsa ini hanya tinggal nama.”
Sampai berita ini dinaikkan oknum Kepala Desa Nglampir. Saat di konfirmasi hanya menjawab di via WhatsApp disuruh merapat agar Mbah lurah tahu.
( Mualimin/ SPJ News.id )
