spjnews.id | TULUNGAGUNG – Ketika kejujuran menjadi barang langka dalam laci kekuasaan, suara kritis seperti milik Ketua PKTP, Susetyo Nugroho, hadir sebagai nyala api dalam lorong gelap tata kelola publik. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Tulungagung, Rabu (9/7/2025), tersingkap dugaan serius—indikasi duplikasi anggaran BOSDA dalam APBD, sebuah jejak yang patut dicurigai sebagai luka dalam tubuh keuangan daerah.
Anggaran Siluman Rp100 Miliar
BOS dari pusat telah jelas alurnya—langsung ke sekolah melalui RKUN. Namun BOSDA senilai Rp100.076.000.000 yang termaktub dalam APBD justru lenyap dalam kabut, tanpa rincian pemakaian, tanpa transparansi.
> “Kami tidak menuntut apa-apa, tapi semua pihak harus tahu bahwa ada indikasi kuat duplikasi anggaran,” tegas Susetyo.
Apakah BOSDA hanya bayang-bayang gelap dari program nasional BOS, sebuah kendaraan parasit yang menyedot dana publik secara sistematis? Jika benar, ini bukan sekadar korupsi biasa—ini potensi mega korupsi yang berakar dalam kemitraan eksekutif dan legislatif.
Ketika Dewan Berdiam dan Dinas Menjawab dengan Pembenaran
PKTP telah menghitung, membandingkan, dan mendapati data APBD tak sinkron dengan laporan penerimaan dana BOS di sekolah. Padahal UU tidak pernah memberi mandat bagi daerah untuk “menggandakan” belanja BOS.
> “Kami nilai cukup. Tidak ada itikad baik untuk membuka data. Kami akan melaporkan ini ke lembaga hukum,” ujar Susetyo lugas.
APBD: Produk Politik, Tapi Juga Produk Etika
Setiap angka dalam APBD bukan sekadar hasil kalkulasi anggaran, tapi juga cerminan moral politik. Ketika dokumen publik disembunyikan dari komunitas peduli, maka suara keadilan mesti menggema dari luar ruang sidang.
Refleksi Nurani: Di Mana Titik Keadilan itu Berdiri?
kebijakan tanpa nilai adalah kehampaan. Ketika kekuasaan bersembunyi dari transparansi, maka rakyat berhak untuk bertanya, menggugat, bahkan mengguncang. BOSDA bukan sekadar dana operasional. Ia telah menjadi cermin tentang siapa kita, dan sejauh mana kita berani mempertahankan kejujuran di tengah politik anggaran yang penuh jebakan. ( Mualimin/ SPJ News.id )
