TAKALAR – Puluhan siswa asal Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, gagal lolos dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 Takalar tahun ajaran 2025. Orang tua murid pun kecewa dan meminta pemerintah Kabupaten Gowa dan Takalar tidak menutup mata terhadap nasib anak-anak mereka.
Dari 41 siswa asal SD Jipang yang mendaftar di SMPN 1 Takalar, hanya 11 orang yang diterima. Sebanyak 30 siswa lainnya dinyatakan tidak lulus dan kini terancam putus sekolah.
“Sistem ini anak kami jadi korban. Kami selaku orang tua murid sangat kecewa. Kami berharap pemerintah Gowa dan Takalar jangan tutup mata. Anak kami berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Daeng Ngawing, salah satu orang tua murid yang anaknya tidak diterima.
Ia menyayangkan keputusan sistem zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Padahal, menurutnya, secara geografis, Desa Jipang sangat dekat dengan pusat Kota Takalar, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Gowa.
Selama bertahun-tahun sebelumnya, siswa-siswi dari Jipang selalu diterima di SMPN 1 maupun SMPN 2 Takalar karena jarak tempuh yang sangat dekat. Namun pada tahun ini, sistem zonasi dan kuota dianggap mengabaikan kondisi geografis dan aksesibilitas.
“Kami juga berharap agar ada penambahan ruang kelas di SMPN 1 atau SMPN 2 Takalar, supaya anak-anak kami bisa tetap melanjutkan sekolah di tempat yang terjangkau,” tambah Daeng Ngawing.
Pihak Dinas Pendidikan Takalar sebelumnya melalui staf server, Rahmatia, sempat menjanjikan bahwa seluruh siswa dari Jipang akan diakomodir. Namun realita pengumuman menyebutkan hanya sebagian kecil yang diterima.
Menanggapi hal ini, orang tua siswa juga menolak usulan agar anak-anak mereka dialihkan ke SMP Mapsu atau SMP Kunjung yang lokasinya jauh dari Desa Jipang.
“Kalau jauh, kami khawatir dengan keselamatan anak-anak setiap hari ke sekolah. Kami juga belum tentu sanggup biayai transportasi harian,” kata salah satu orang tua lainnya.
Mereka berharap kedua pemerintah daerah, baik Kabupaten Gowa maupun Takalar, segera duduk bersama mencari solusi yang adil, mengingat keduanya memiliki ikatan geografis, historis, dan bahkan hubungan kekeluargaan yang kuat—terlebih karena Bupati Gowa dan Takalar saat ini adalah bersaudara kandung.
(Rs-103)
