Foto : Istimewa, Ronny brow Wakil Ketua Serikat Jurnalis Nusantara
JOMBANG | SPJNEWS.ID – Dunia olahraga kembali tercoreng. Kisruh internal organisasi sepatu roda Jombang berujung pada pencoretan sejumlah atlet muda potensial dari ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX 2025. Padahal, mereka telah mengikuti seleksi resmi dan menjalani pemusatan latihan kabupaten (Puslatkab). Ironisnya, pencoretan dilakukan sepihak dengan alasan yang dinilai tidak masuk akal: “pembangkangan organisasi.”
Wakil Ketua Serikat Jurnalis Nusantara (SJN), Ronny Brown, angkat suara. Ia menyebut kejadian ini sebagai potret buram tata kelola olahraga daerah yang sarat konflik kepentingan dan politisasi. “Mereka ini anak-anak muda yang berlatih keras, berjuang membawa nama daerah. Tapi justru dikorbankan karena drama internal yang memalukan,” tegasnya.
Tiga Kejanggalan yang Mencuat
1. Seleksi Ganda, Keputusan Ganjil
Proses seleksi awal yang dilakukan KONI Jombang menghasilkan 8 atlet terbaik. Namun kemudian, Perserosi Jombang justru mengadakan seleksi ulang dan menambahkan 3 atlet lain. Tak berhenti di situ, 7 dari 8 atlet awal justru dicoret setelah tiga klub (JOINS, GRIS, MAJIN) mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). Alasan pencoretan: pembangkangan organisasi. “Ini inkonsistensi yang parah. Atlet dikorbankan karena dinamika elit organisasi,” kata Ronny.
2. Dugaan Politisasi dan Nepotisme
Muncul laporan dari orang tua atlet bahwa pengganti yang dipilih tidak pernah ikut seleksi resmi dan tak memiliki rekam jejak prestasi. Ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik politisasi bahkan nepotisme. “Kalau atlet dipilih bukan berdasarkan prestasi, tapi karena kedekatan, maka olahraga daerah akan hancur,” tegas Ronny Brown.
3. Konflik Internal yang Merugikan Atlet
Perpecahan internal di tubuh Perserosi Jombang menciptakan ketidakstabilan yang akhirnya berdampak langsung pada atlet. Anak-anak muda yang seharusnya menjadi aset daerah, justru ditumbalkan demi kepentingan kelompok. Beberapa atlet bahkan dikabarkan ingin pindah ke daerah lain karena kecewa.
Ronny menegaskan, saat seorang atlet dipanggil mewakili daerah, statusnya bukan lagi milik klub. “Mereka adalah milik daerah, bukan alat kepentingan oknum pengurus. KONI dan cabor seharusnya menjadi rumah prestasi, bukan arena perebutan pengaruh,” kritiknya.
Ia pun meminta KONI Jombang dan induk organisasi olahraga tingkat provinsi serta nasional untuk turun tangan. “Ini bukan soal Porprov semata. Ini soal masa depan olahraga kita. Kalau seperti ini terus, jangan harap Indonesia punya atlet hebat dari daerah.”
Pencoretan ini tidak hanya menyisakan luka psikologis bagi para atlet muda, tetapi juga mencoreng nama baik Jombang sebagai daerah penghasil atlet potensial. Dunia olahraga butuh pemimpin yang bersih, transparan, dan berpihak pada prestasi, bukan pada politik dan kuasa. (Ratno)
