spjnews.id | LUWU TIMUR – Manajemen Kebun Luwu II PTPN IV Regional 2 menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terus berlangsung di area kebun saat ini. Sejak 11 Desember 2024 lalu, aksi pendudukan lahan dan penghadangan aktivitas operasional oleh sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok tani tertentu telah menyebabkan terhentinya panen dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di Afdeling 1, 2 dan 3.
Manajemen memohon kepada semua pihak untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh suasana atau merugikan Perusahaan maupun masyarakat. Dalam menyikapi dinamika ini, manajemen Kebun Luwu II PTPN IV Regional 2 tetap berkomitmen menjalankan pendekatan yang berlandaskan musyawarah, hukum dan semangat mencari solusi terbaik bersama.
“Kami memahami bahwa persoalan lahan merupakan isu yang sangat sensitif dan menyentuh banyak kepentingan. Namun, penyelesaian terbaik hanya dapat dicapai melalui dialog dan saluran hukum, bukan melalui tindakan sepihak yang justru menimbulkan kerugian bersama,” ujar Manajer Kebun Luwu II Mugiyanto.
Sejak pendudukan dimulai, sejumlah aktivitas penting Perusahaan seperti panen dan pemeliharaan tidak dapat dilakukan akibat penghadangan terhadap karyawan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan potensi kerusakan tanaman sawit serta telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Bahkan, ditemukan indikasi pencurian tandan buah segar (TBS) dan brondolan yang telah membusuk di areal kebun.
Upaya persuasif telah dilakukan oleh manajemen bersama aparat dan unsur Muspika sejak awal kejadian, termasuk mediasi di kantor desa. Namun, seluruh mediasi hingga saat ini belum membuahkan hasil konkret.
“Kami tetap membuka ruang komunikasi dan sangat berharap agar seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aparat desa dapat duduk bersama mencari titik temu. Perusahaan tidak menutup diri, tetapi juga berharap agar legalitas dan hak usaha kami sebagai entitas negara dihormati,” ujar Mugiyanto.
Manajemen juga melaporkan bahwa hingga saat ini telah berdiri 23 unit gubuk semi permanen di lokasi kebun serta terjadi aktivitas penanaman oleh masyarakat di lahan Perusahaan. Meski demikian, PTPN IV Regional 2 tetap menjaga prinsip non-konfrontatif dan telah mengatur pengamanan terbatas berbasis karyawan secara bergantian guna menjaga aset dan fasilitas kebun.
Bersama ini, manajemen juga mengapresiasi keterlibatan aparat keamanan yang telah hadir serta berharap dukungan penuh dari Forkopimda untuk mencari solusi damai dalam pertemuan yang direncanakan ke depan.
Sebagai perusahaan negara, PTPN IV Regional 2 tetap berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola yang baik, taat regulasi serta menjunjung tinggi keharmonisan dengan masyarakat sekitar kebun.
“Kami percaya bahwa dengan kepala dingin, hati yang terbuka, dan semangat gotong royong, persoalan ini dapat diselesaikan secara damai dan adil bagi semua pihak,” ujar Mugiyanto.
Sebagai entitas BUMN, PTPN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dan keberadaan Kebun Luwu II adalah bagian dari aset strategis negara yang selama ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami mengingatkan semua pihak bahwa perusahaan ini bukan milik pribadi, melainkan milik bangsa. Keberadaan dan kelangsungannya adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujar Mugiyanto.
Kebun Luwu II merupakan bagian dari jaringan perkebunan kelapa sawit yang dikelola PTPN IV Regional 2 dan selama ini menjadi pilar penting dalam mendukung penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal melalui Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL), pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa, perbaikan fasilitas dan rumah ibadah hingga perbaikan infrastruktur jalan.
“Kami tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial. Selama ini, kami berusaha membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai program nyata,” pungkas Mugiyanto. (jf)
