spjnews.id | Nganjuk – Bermula dari munculnya pemberitaan oleh mediaperubahantv.com dengan judul ” Menghilangkan Tradisi Tarikan Dalam Kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk ” dan di bagikan di group WA pada Jumat 20/06/2025.
Sempat menarik perhatian Sdr. A. Saroni, salah satu petinggi LSM GMBI NGANJUK dengan jabatan KaDiv. Humas, setelah membaca berita tersebut, dan melakukan analisa kajian terkait isi beritanya, di rasa cukup menarik dan perlu untuk di sikap oleh LSM GMBI.
Di mana LSM GMBI yang di antara visi misinya adalah “Sosial Kontrol Aparatur Negara dan Swasta”
Di mana saat di temui awak media spjnews.id. Yang bersangkutan kebetulan sedang ngopi santai di warung kopi barat gedung juang 45, dan di singgung terkait berita tersebut, dengan santai sambil minum kopi dan menghisap rokoknya beliau menjelaskan.
“Kami akan berkoordinasi dengan ketua GMBI Nganjuk dulu, guna mengundang jajaran pengurus, khususnya Sdr. Totok Suswanto yang saat ini menjabat sebagai Divisi Pengawasan Pemerintah Dan Desa, beliau yang nanti akan menindaklanjutinya sesuai Tupoksi, semua harus melalui pembahasan bersama Jajaran Pengurus LSM GMBI Nganjuk,
Setelah terbukti benar dan ada bukti validnya, tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan audiensi dengan pihak terkait, jika benar ada tarikan dan itu memberatkan ASN, lebih baik di kaji ulang dan atau di hentikan, ASN juga manusia yang bisa jadi punya keluarga dan kebutuhan yang harus di cukupi. Kalau hak mereka berupa gaji di potong sana sini dengan dalih tarikan dan apapun namanya, yang di rasa tidak sepatutnya, hingga menyusahkan juga memberatkan ASN dan keluarganya, hingga terpaksa harus berhutang demi bisa penuhi kebutuhannya itu sama saja Pendzoliman.
Pemerintah dan Negara punya kewajiban mensejahterakan aparaturnya dan yang tidak kalah penting juga utama kewajiban mensejahterakan Bangsa dan Rakyat Indonesia, “Pungkasnya.
( Est-Spj )
