MADIUN – Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, sampai saat ini tidak ada satu pun anggota pejuang kemerdekaan Papua Barat yang kembali bergabung sebagai anak bangsa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut pria 50 tahun itu, semua milisi yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (OPM), masih solid dan eksis hingga detik ini. Para gerilyawan itu, kata Sambom, akan terus bersama-sama dalam satu tujuan memerdekakan Papua Barat.
“(Sampai saat ini) Tidak ada anggota TPNPB-OPM yang bergabung ke NKRI. Kami masih tetap solid dan eksis, bersama-sama berjuang (untuk kemerdekaan Papua Barat),” sebut Sambom menjawab pertanyaan jurnalis dalam wawancara melalui pesan pendek, Minggu (13/04/2025).
Sambom, corong utama narasi propaganda kelompok separatis Papua Barat itu lebih jauh menyatakan, saat ini TPNPB-OPM memiliki jumlah anggota sebanyak 90.000 personel. Klaim puluhan ribu personel itu, menurutnya, tersebar di 36 wilayah Komando Daerah (Kodap), yang setiap Kodap didukung sebanyak 2.500 personel.
Ditambahkannya, anggota yang bergabung dalam TPNPB-OPM tidak didapat dengan cara rekrutmen resmi, melainkan kesadaran masing-masing warga Papua yang memiliki kesamaan prinsip dan ideologi perjuangan.
Sambom yang kerap muncul di forum internasional memperjuangkan tuntutan kelompoknya itu mengakui, pihaknya tidak memiliki topangan ‘Alutsista’ yang lain, selain berupa senjata api jenis laras panjang dan pistol sebanyak 600 unit.
“Kami tidak ada program rekrutmen, karena semua pejuang. Mereka (yang memiliki semangat yang sama) akan bergabung dengan sendirinya. Sangat siap melakukan revolusi total nantinya. Kami memiliki 600 pucuk senjata api. Moto kami, satu senjata api melawan seribu senjata api TNI (merujuk jumlah anggota TNI sebanyak 400.000 lebih personel),” demikian Sambom.
Disinggung kemungkinan adanya upaya damai dan bergabung kembali dengan NKRI, Sambom menuturkan, pihaknya tidak memiliki konsep berdamai dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, pihaknya menerjemahkan bangsa Indonesia yang berada di Papua adalah bentuk kolonialisme.
Negosiasi atau perundingan dengan Jakarta, dipaparkan Sambom, bisa dilakukan namun hanya dalam kerangka kemerdekaan Papua Barat. Pendapatnya, kemerdekaan Papua Barat mutlak harus diakui pemerintah Indonesia lantaran Papua Barat sudah merdeka sejak 1 Desember 1961.
Mengutip antaranews.com edisi 12 Januari 2010, tokoh pendiri OPM, Nicholas Jouwe, menyatakan kembali ke dekapan Ibu Pertiwi setelah berpuluh tahun menetap di Belanda. Dia mengatakan, akan menghabiskan sisa hidupnya sampai menutup mata di tanah air.
“Saya meninggalkan Belanda untuk menetap di tanah air saya, Indonesia, selama-lamanya,” kata Jouwe yang tiba di Jakarta pukul 08.30 WIB, dan langsung bertemu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, di kantor Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (kala itu).
Dia juga mengatakan tidak menuntut apa-apa dari pemerintah Indonesia atas kepulangannya, kecuali untuk membangun kesejahteraan masyarakat di tanah itu.
Tentang beberapa kerusuhan di Papua yang diduga terkait OPM, Jouwe mengatakan, “itu adalah orang Papua yang terdiri atas anak muda yang tidak tahu apa-apa. Itu semua hanya omong kosong. Dia hanya meniru apa yang dilakukan di Indonesia dan tempat yang lain.”
Ia menambahkan, sejak 19 November 1969 wilayah Papua dan penduduk yang mendiaminya telah menjadi bagian integral dari Indonesia.
“Saya rasa sekarang Papua adalah Indonesia. Yang kita bicarakan adalah program kerja dan itu yang perlu. Kita harus membangun tanah ini,” kata pria berkulit kuning langsat itu.
Secara diplomatis pernyataan Jouwe tersebut membantah kengototan TPNPB-OPM, yang bersikukuh mengatakan bahwa wilayah Papua Barat bukan bagian dari kedaulatan NKRI.
Terkait pernyataan Sambom tentang nihilnya anggota TPNPB-OPM yang kembali mengisi hari-hari indahnya bersama sang saka Merah Putih, juga dibantah Kapendam XVII Cendrawasih, Kolonel (Inf) Muhammad Aidi, sebagaimana dikutip Kontan.co.id edisi 12 Juni 2019.
Ditegaskan Kolonel (Inf) Muhammad Aidi kepada media itu, sejak 2017 hingga pertengahan 2019, ada 458 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah menyatakan diri kembali ke NKRI.
“Pada 2017, ada 154 anggota OPM di Kabupaten Puncak kembali ke NKRI, lalu 77 orang di Yapen, dan 215 orang di Puncak Jaya,” ungkap Aidi, di Jayapura.
Pada 2018, sambungnya, tidak ada anggota OPM yang menyerahkan diri ke aparat, namun di 2019, sudah ada 12 orang yang menyatakan kembali ke NKRI, yaitu 8 orang di Kota Jayapura dan 4 orang di Puncak Jaya.
Diantara anggota OPM yang menyerahkan diri, terdapat juga para petinggi, seperti Panglima OPM Yapen Timur, Kris Nussy di Kabupaten Yapen. Kemudian yang terbaru di Puncak Jaya, dimana Telangga Geri yang merupakan ajudan Goliat Tabuni, pemimpin OPM di Puncak Jaya, juga telah bersumpah dan mencium bendera merah putih tanda kembali ke NKRI. (fin)
