TAKALAR – Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus, MM menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan pada Kamis, 6 Maret 2025, di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, yang didampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Selain Bupati Takalar, hadir pula jajaran Forkopimda Sulsel, TPID Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Bupati/Walikota se-Sulsel beserta Tim TPID Kabupaten/Kota se-Sulsel, Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Perekonomian Setda Takalar, Kabag Ekonomi Setda Takalar, serta perwakilan dari Bulog Sulsel dan Bank Indonesia Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel menyampaikan berbagai program yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi, di antaranya program mandiri benih untuk komoditas padi, jagung, dan holtikultura, dengan total benih sebanyak 1.250.000 kg yang akan ditanam di lahan seluas 50.000 hektare.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan rumpon ikan massal dan sistem irigasi tetes untuk mendukung produktivitas pertanian.
Gubernur juga mengimbau agar perbaikan infrastruktur, khususnya jaringan irigasi dan jalan produksi, dapat mendukung ketahanan pangan dan kelancaran distribusi.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi gerakan tanam cabai dan peningkatan penyerapan gabah petani oleh Bulog.
Gubernur juga meminta agar Bupati dan Walikota mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dan Bulog, memperhatikan data stok pangan, serta meningkatkan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna memastikan stabilitas harga di daerah.
Sementara itu, Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar akan mengambil langkah-langkah sesuai instruksi Gubernur Sulsel untuk mencegah lonjakan harga di wilayahnya, demi menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Selatan.
sumber: Diskominfo-SP, 6 Maret 2025
