JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Takalar Jakarta menggelar aksi di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pada 22 November 2024.
Dalam aksinya, mereka menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Takalar selama tahapan Pilkada 2024.
“Kami mendesak DKPP untuk memanggil dan memeriksa Ketua Bawaslu Takalar yang gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Lemahnya pengawasan membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran yang mencederai proses demokrasi,” tegas Risno Ibrahim, salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.
Menurut mahasiswa, salah satu bentuk lemahnya pengawasan Bawaslu Takalar adalah tidak adanya pencegahan terhadap keterlibatan Pj. Bupati dan Sekda Takalar dalam mendukung salah satu pasangan calon secara terang-terangan. Bahkan, ASN di lingkungan pemerintahan diduga mengalami intimidasi untuk mengampanyekan pasangan calon tertentu.
“Fungsi dan tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawasan Pilkada patut dipertanyakan. Pelanggaran terus terjadi secara terang-terangan, sementara Bawaslu hanya menjadi penonton. Padahal, mereka sudah membentuk tim pemantau Pilkada yang dibiayai menggunakan anggaran rakyat,” lanjut Risno.
Mahasiswa juga menyebut bahwa laporan pelanggaran yang diajukan masyarakat kerap tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa lembaga tersebut cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon.
“Kinerja Bawaslu saat ini tidak mencerminkan lembaga yang netral. Seolah mereka menjadi simpatisan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, kami mendesak DKPP segera memanggil dan memeriksa Ketua Bawaslu Takalar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tutup Risno.
Aksi ini menjadi alarm bagi DKPP RI untuk segera mengambil langkah tegas, mengingat fungsi pengawasan Pilkada yang lemah dapat berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Kabupaten Takalar.
(Rs/Spjnews.id)
