spjnews.id | Tulungagung – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan kantor DPRD Tulungagung, Senin(20/5).
Koordinator aksi, Anwar Munawar, menuntut pertanggungjawaban terkait kinerja Penjabat Bupati (Pj Bupati) selama hampir 8 bulan menjabat.
“Massa menilai bahwa kinerja Pj Bupati tidak berhasil, dengan banyak kekurangan seperti jalan yang masih rusak, pelayanan publik yang kurang transparan, serta kasus ASN yang terlibat dalam permasalahan narkotika”, ungkapnya.
Masyarakat juga menyoroti ketidakpekaan dan ketidaktegasan Pj Bupati dalam mengambil kebijakan selama periode jabatannya.
Selain itu, terdapat konflik di beberapa daerah Kabupaten Tulungagung yang tidak mendapat penanganan yang tegas dari Pj Bupati, termasuk konflik di Desa Kedoyo dan konflik terkait LP2B.
“Masyarakat juga menilai bahwa Pj Bupati tidak responsif terhadap permasalahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di masyarakat”, terangnya.
Tak hanya itu, Pj Bupati dinilai tidak kooperatif dan lamban dalam berkomunikasi dengan media, serta dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Masyarakat juga menyoroti ketidaktahuan dan ketidakpekaan Pj Bupati terhadap aturan UU ASN, yang mengakibatkan kerugian bagi ASN yang akan menjadi calon dalam Pilkada serentak.
“Unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban dan perubahan dalam kepemimpinan Pj Bupati Tulungagung agar dapat lebih responsif, transparan, dan tegas dalam menangani permasalahan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Kabupaten Tulungagung”, pungkasnya. ( Mualimin/ SPJ news.id )
