spjnews.id | Jawa Timur – Selama 2 (dua) Minggu Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Propinsi Jawa Timur menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Gelombang III tahun 2023, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 04 hingga tanggal 12 Maret 2023 dan diiikuti oleh 35 ( tiga puluh lima ) Calon Advokat, dengan Host ( pengendali link ) adalah Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Perumahan Pucang Permai Jalan Jenggolo Blok AB No. 22 Pucang Sidoarjo – Jawa Timur.
Sekretaris Jendral Kongres Advokat Indonesia, Heytman Jansen Parulian, SH., didampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, Dr. Bastianto Nugroho, SH., MH. dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, Roni Wahyono, SH., MH secara resmi membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat ( PKPA) yang dilaksanakan secara online class ( virtual ), pada hari sabtu ( 04/03/2023) yang lalu.
Dalam sambutannya, Roni Wahyono, SH., MH., mengatakan bahwa Pendidikan Khusus Profesi (PKPA ) merupakan agenda Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan rekruitmen Calon Advokat sekaligus kaderisasi untuk kelanjutan perjuangan organisasi ke depan dalam melakukan tugas-tugas keorganisasian dengan baik dan dinamis.
“Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pelaksanaan PKPA kali ini kami masih bekerjasama dengan Universitas Merdeka Surabaya, sebuah universitas ternama dan berkualitas dikota Surabaya,” imbuhnya.
Dr. Bastianto Nugroho, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya dalam sambutannya mengatakan bahwa keikutsertaan Calon Advokat di Kongres Advokat Indonesia adalah pilihan yang bijak dan tepat karena Kongres Advokat Indonesia merupakan organisasi yang memiliki komitmen tinggi dan begitu serius serta tidak main-main dalam melaksanakan proses rekruitmen Calon Advokat.
“Disamping itu antara Universitas Merdeka Surabaya dan DPD KAI Jawa Timur juga mempunyai kedekatan secara emosional karena Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak H. Sumarso, SH., MH., seorang Kurator dan advokat papan atas di Jawa Timur, juga merupakan pengasuh dan pengajar terbaik di kampus kami,” lanjutnya.
Heytman Jansen Parulian, SH.,CLA.,CCD, selaku Sekretaris Jendral Kongres Advokat Indonesia, menyampaikan pesan moral bahwa melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang berkualitas maka diharapkan nantinya dari rahim Kongres Advokat Indonesia, khususnya Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Propinsi Jawa Timur akan lahir Advokat-Advokat yang handal dan memegang teguh kode etik advokat sebagai landasan moral, punya integritas, sarat dengan kompetensi dan sekaligus berkharakter.
“Sehingga bisa menjalankan amanah sebagai profesi yang officium nobile dan marwah organisasi. Materi materi dalam PKPA menjadi pengantar untuk membekali dan memahami keilmuan dalam dunia praktik, sehingga calon advokat diminta untuk dapat menguasai secara maksimal,” ujarnya.
Komitmen dan keseriusan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat memang terbukti selain tenaga Pengajar dari para unsur Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, juga menghadirkan kalangan praktisi, yang sarat pengalaman dan jam terbang diantaranya serta birokrasi maupun akademisi yang memiliki kompetensi mumpuni dari Universitas Airlangga, Universitas Negeri Jember maupun Universitas Merdeka.
Hakim dan beberapa nama Dosen senior dan tenar, seperti Drs. Akramudin, M.H., Dr. Emanuel Sujatmoko, SH., MH., Dr. Urip Santoso, SH., MH., I Gede Widhiana Suarda, SH., M.Hum., Ph.D, Dr. Bastianto Nugroho, SH., MH., ikut memberikan bekal kepada para calon Advokat dari Kongres Advokat Indonesia .
“Selain menghadirkan Pemateri yang mumpuni, demi terjaganya kualitas pelaksanaan PKPA, Panitia pelaksana telah membuat syarat yang sangat ketat kepada peserta untuk bisa mendapatkan sertifikasi pendidikan, dengan memberlakukan tingkat keikutsertaan minimal 70 % dari seluruh materi pembelajaran, yang terdiri dari 14 Materi Pokok dan 4 Materi Tambahan, yang merupakan kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat,” jelas M. Arul Irwansyah, SH., Selaku Ketua panitia Pelaksana disela-sela pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang sedang berlangsung.***
