spjnews.id I Garut – Seiring perjalanan waktu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut launcing Apel siaga pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024” di Kantor Bawaslu Kab. Garut, Jalan Rancabango, Tarogong kale, Garut, Jawa Barat, Selasa (14/02/2023).
Dalam konferensi pers nya Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Dr. IPA Hafsia Yakin menyebutkan, Apel siaga melibatkan Panwaslu Kecamatan dan jajaran staf Sekertariat Bawaslu Garut.
Ipa juga mengatakan, Satu tahun menjelang hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilu dari berbagai aspek.
“Berbagai aspek yang dilakukan Bawaslu merupakan ikhtiar menjaga kualitas demokrasi melalui Pemilu dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL, sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang sebagai lembaga The Guardian of Democracy,” ungkap Dr. Ipa.
Dalam apel tersebut dibahas terkait kesiapan Bawaslu Garut, dari aspek pengawasan, perlunya melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.
“Dalam melakukan pengawasannya, Bawaslu telah menyusun pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di setiap tingkatan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pendaftaran pemilih,” lanjut Ketua Bawaslu Garut.
Dari aspek pencegahan, menurut Ketua, Bawaslu Garut perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran Pemilu sejak dari “hulu”.
Dalam rangka optimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu Garut membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi di setiap tingkatan kebawahnya dan termuara di kabupaten yang akan menjadi laporan ke tingkatan atas ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI.
“Dari aspek hubungan antar lembaga, Bawaslu Garut perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaran pemilu,” ujar Ipa.
Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. perlu menuangkan kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.
“Dari aspek partisipasi masyarakat, Bawaslu Garut perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu,” imbuhnya.
Dr. Ipa mengatakan pula, masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas.
“Dengan terwujudnya pemilu yang berintegritas, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang mampu menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secara luas,” katanya.
Dari aspek hubungan masyarakat, Bawaslu Garut perlu menyebarluaskan agenda, pelaksanaan, dan hasil pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui saluran distribusi informasi yang tepat, cepat, berkualitas, dan mudah dimengerti.
“Dengan optimalnya saluran distribusi informasi, diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga dan kesadaran politik masyarakat,” pungkas Ipa. (Ajang Pendi/spjnews.id)
Editor : Ikmal D Permana/Herbil
