spjnews.id | Jombang – Wakil Bupati Jombang Buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kecamatan Jombang, pada Rabu (26/01/2022).
Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf. Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jombang apabila selama 2 tahun tidak ada alokasi anggaran untuk infrastruktur, sehingga infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Jombang mengalami kerusakan yang luar biasa.
“Saya berharap peran aktif Kepala Desa, jika terdapat jalan berlubang bisa berkordinasi dengan mengirimkan lokasi serta foto kepada Dinas PUPR atau langsung koordinasi dengan saya,” pintanya.
Wabup menjelaskan, kondisi APBD Kabupaten Jombang mengalami banyak permasalahan mulai 2020 hingga berimbas pada 2022, akibat Pandemi Covid-19. Sehingga banyak dana terefocusing dan fokus untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Refocusing dilakukan untuk penanganan kesehatan, baik ketika terpapar Covid-19 maupun Vaksinasi serta terkait bantuan sosial ke masyarakat. Anggaran untuk BPNT setiap bulan sebesar 24 Milyar, ini belum termasuk PKH, BLT-DD dan bantuan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul gejolak sosial di Negara kita,” tuturnya.
Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jombang juga mengaktifkan tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas PUPR untuk sementara melakukan penambalan jalan berlubang supaya tidak sampai memakan korban.
Untuk itu, saya mohon dengan sangat teman-teman Kepala Desa teman-teman Lurah juga membantu kami dalam menggunakan dana desa efektif dan seefisien mungkin.
Termasuk proses untuk membantu kami di dalam penanganan perbaikan infrastruktur di dalam penyelesaian jalan. Sebab APBD Kabupaten Jombang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kondisi infrastruktur, tukasnya.
Disampaikan oleh Wabup, dari kajian perbaikan infrastruktur di tingkat jalan memerlukan anggaran sebesar 1,5 trilyun, sedangkan di 2023 dalam proses rancangan RKPD Kabupaten Jombang mengalami devisit sebesar 350 milyar, paparnya.
“Saya berterima kasih kepada anggota DRPD Kabupaten Jombang dengan sukarela menyisihkan 70 persen dari Pokir untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyelesaian permasalahan infrakstruktur,” ucapnya.
“Saya juga berharap peran aktif Kepala Desa, jika terdapat jalan berlubang bisa berkordinasi dengan mengirimkan lokasi serta foto kepada Dinas PUPR atau langsung koordinasi dengan saya,” paparnya.
Wabup Sumrambah juga menyinggung pentingnya dukungan dan sinergitas semua pihak, seperti PKK, Muslimat, Fatayat dalam memberikan pendidikan keluarga utamanya pra nikah, guna menangani persoalan stunting. Begitu juga sinergitas semua pihak dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
Pada pelaksanaan Musrenbang berbagai elemen hadir. Baik dari Anggota DPRD Kabupaten Jombang, Forkopimcam setempat, Kepala Desa, BPD, Organisasi Masyarakat, PKK, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Setelah selesai di Kecamatan Jombang Wabub Sumrambah menuju ke kecamatan Diwek untuk membuka Musrenbang juga.[ratno/spjnews.id]
