spjnews.id | Jakarta – Lambatnya Produksi masal “Vaksin Nusantara” akibat adanya dskriminasi yang dilakukan oleh BPOM RI dan KEMENKES RI. Penjegalan itu diduga dengan melakukan penandatanganan MOU antara BPOM RI, KASAD dan MENKES RI.
Oleh karena itu Dewan Pengurus Pusat “GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM” (DPP. GPSH) desak KASAD, BPOM RI dan KEMENKES RI untuk segera batalkan MOU tertanggal 19 April 202. Karena dengan adanya MOU itu membuat karya akbar putra Indonesia DR. dr. Terawan Agus Putranto “VAKSIN NUSANTARA” terhambat ijin edar dan ijin produksinya.
Untuk itu menurut H.M.Ismail, SH, MH bahwa DPP. GPSH yang dipimpinnya Kamis pagi (26/08/2021) sudah layangkan surat protes resmi ke BPOM RI, KASAD dan KEMENKES RI di Jakarta. Surat resmi tertanggal 25 Agustus 2021 itu ditandatangani H.M.Ismail, SH, MH, sebagai Ketua Umum dan DR. Yongki Fernando, SH, MH sebagaii Sekretaris Jendral DPP. GPSH. Surat sepanjang tiga halaman penuh itu berisikan antara lain dorongan, dukungan dan protes terhadap isi MOU antara BPOM RI, KASAD, KEMENKES RI tentang “VAKSIN NUSANTARA” yang cenderung memenjarakan kreatifitas mereka yang terlibat mati matian untuk lahirkan Vaksin Nusantara.
Ismail mengutip keterangan Kepala BPOM RI bahwa MOU yang diteken pihaknya isinya antara lain sudah sepakat bahwa penelitian seputar Vaksin Nusantara hanya untuk sebatas kepentingan riset saja. Karena setelah ada MOU pembatasan itu kenapa lantas BPOM lepas tangan begitu saja. Selain jiwa MOU yang memasung kreativitas juga MOU itu sudah membatasi semangat untuk ikut menyelamatkan jiwa manusia. Dengan adanya MOU itu tokoh tokoh hebat seperti KASAD Jendral Andhika Perkasa, DR. dr Terawan Agus Putranto atau Prof. drh. A.C. Nidom dari Univ. Airlangga Surabaya jadi terhambat dan jadi terpenjara itikad baiknya untuk ikut selamatkan jiwa manusia.
“Wajar saja jika masyarakat curiga. Karena Negara Turki dan India saha sudah pesan jutaan dosis Vaksin Nusantara tapi pemerintah tetap pesan vaksin konvensional dari China. Aneh, aneh, aneh, ada apa dan kenapa BPOM Pusat beda perlakuan dalam memilih vaksin dan obat virus covid china ini. Ambil saja contoh kasus peredaran salah satu merek obat cacing beberapa bulan lalu mulai dari pejabat, anggota kabinet sampai produsen dan BPOM RI ikut mempromosikan. Padahal selang beberapa minggu kemudian pejabat pejabat dan orang orang yang sama menarik kembali pernyataannya. Masyarakat sudah dirugikan materil dan moril karena harus berebut antri untuk dapatkan obat cacing “pepesan kosong” itu. GPSH protes atas diskriminasi yang dilakukan BPOM RI terhadap upaya Putra Putra Bangsa Indonesia asli untuk lahirkan karya akbarnya,” ujar Ketua Umum DPP. “GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM” H.M.Ismail, SH, MH kepada Media Sabtu (28/08/2021) di Jakarta.
Dengan penuh semangat sambil kepalkan tangan dan ucapkan Merdeka, Merdeka, Merdeka berkali kali Ismail menyampaikan salam kebangsaan kepada tokoh tokoh yang terlibat untuk melahirkan VAKSIN NUSANTARA. Dia juga mengulang kembali pernyataannya sebulan lalu bahwa “Jendral Andhika dan Jendral Terawan rakyat Dunia menunggu Vaksin Nusantaramu.” (Red/spjnews.id)
