spjnews.id |Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (GPSH) serius ikut mengawasi pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi lagi “penggarongan” uang rakyat dengan alasan Bansos untuk menolong Wong Cilik.
“Pengurus GPSH yang berada di daerah secara diam diam telah membentuk satgas satgas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan penyaluran bansos di seluruh Indonesis. Dewan Pengurus Pusat (DPP) GPSH sangat serius membantu pemerintah. Gerakan pengawasan dan pemantauan ini dilakukan secara silent operation,” ujar Pendiri GPSH H. Makmur Sodikin, Senin (26/7/2021) usai bertemu Ketum GPSH H.M.Ismail, SH, MH, di Jakarta.
Dijelaskan Pasuruan, Ponorogo, Surabaya, Tasikmalaya, Jambi, Depok, Tangsel, Bandung dan Banten sudah mulai aktif memantau dan ikut mengawasi. Bagi publik yang ingin memberikan informasi kata Makmur dapat menghubungi DPP. GPSH di no telp. 0852.1547.5999 atau E-mail : ismaillawfirm89@gmail.com.
Menurut Makmur Sodikin, dari beberapa media baru baru ini Menteri Sosial Tri Rismaharini sudah melemparkan kekecewaan adanya dugaan penyelewengan dana Bansos di Tuban, Jawa Timur misalnya. Begitu juga dugaan kesalahan prosedur dalam penyaluran dana bansos tunai di Provinsi Banten musti disikapi. Kesalahan administrasi harus dihindari. Karena itu dijadikan pintu masuk oleh oknum oknum untuk gratifikasi. (herbil/spjnews.id)