spjnews.net|GARUT- Dewan Pendidikan Kabupaten Garut geram atas sejumlah permasalahan yang terjadi dilingkup Dinas Pendidikan Garut. Kekecewaan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Drs H E Sumarno, melalui surat yang disampaikannya yang berisikan poin-poin pembahasan permasalahan, sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Termaktub dalam surat tersebut, E. Sumarno mengkritisi sejumlah kasus yang pernah menyeret pejabat Dinas Pendidikan Garut ke meja hijau. Dikatakannya, seyogyanya permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengendalikan, mengawasi, menilai, dan menindak perilaku aparatur yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
“Bagaimanapun jua, hal itu sungguh merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan masyarakat Garut,” kata E Sumarno saat dijumpai di kediamannya, Selasa (5/3/2019).
Sumarno juga mengkritisi pola rekrutmen pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang kurang selektif. Disarankannya, dalam rekrutmen ke depan, harus lebih selektif, terukur, teruji, memiliki kompetensi mumpuni, dan memiliki moralitas tinggi, tandasnya.
Dalam proses rekrutmen, promosi, rotasi mutasi kepala sekolah, kata Sumarno, berdasarkan Perda 11 tahun 2011, Dinas Pendidikan wajib melibatkan Dewan Pendidikan dan para pengawas pembina secara utuh, karena merekalah yang dinilai paling mengetahui sosok presonal guru atau kepala sekolah di wilayah binaan masing-masing dsan bertanggungjawab penuh atas serangkaian penilain kompetensi guru atau kinerja kepala sekolah (PKKS), yang hasilnya dijadikan bahan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun draf pemetaan dan penempatan posisi promosi, rotasi atau mutasi kepala sekolah.
” Ini sama sekali tidak ada kepentingan pribadi. Tapi, kami menilai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut telah melanggar Perda 11 tahun 2011 dengan tidak melibatkan kami dalam promosi dan mutasi Kepala Sekolah yang dilantik pada Senin (4/3/2019) kemarin. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Perda 11 tahun 2011,” katanya.
Sumarno menambahkan, berdasarkan sejumlah informasi yang diterima dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, sekaligus pengakuan langsung dari Plt. Kepala SMPN 3 Tarogong Kidul Sunaryo, S.Pd.,M.Pd, terkait kasus penyalahgunaan wewenang menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi terkait rotasi kepala sekolah dengan pihak Dinas Pendidikan.
“Kasus tersebut benar-benar memalukan. Menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Garut. Kami usulkan agar oknum tersebut diberi sanksi tegas berupa pemecatan, atau dikembalikan jadi guru karena perbuatannya tidak patut dan layak menjadi kepala sekolah,” ucap Sumarno.
Tidak ketinggalan Sumarno mengkritisi sertifikat prestasi yang dijadikan syarat untuk menghindari periodesasi sehingga mendapat perpanjangan masa jabatan kepala sekolah. Menurutnya, jangan ada lagi aturan yang menyatakan sertifikat prestasi kinerja yang dijadikan penyelamat kepala sekolah untuk menghindari periodesasi, dan semakin terjamin karena merapat kepada ketua MKKS dan Dinas Pendidikan.
“Jangan ada lagi lah aturan macam begitu. Bagaimana dengan kepala sekolah yang berkompeten tapi tidak memiliki sertifikat prestasi, dan tidak merapat ke Ketua MKKS dan Dinas Pendidikan?,” ucap Sumarno. (Az’veN)
