OTT KPK HASILKAN 78 KORUPTOR

- Wartawan

Jumat, 25 Januari 2019 - 09:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

spjnews.net|JAKARTA—Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pasuruan, yang mentersangkakan 4 orang, satu di antaranya Wali Kota Pasuruan Setiyono itu merupakan OTT yang ke-22 di Tahun 2018. Total jumlah tersangka yang terjaring dalam OTT tersebut sebanyak 78 orang.

“Khusus untuk pelaku Kepala Daerah, KPK sangat menyesalkan masih cukup banyaknya Kepala Daerah yang diduga melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Dari 78 orang tersebut, 17 di antaranya adalah kepala daerah, rinciannya 1 orang Gubernur, 13 orang Bupati, dan 3 orang Wali Kota. Menurut Alex salah satu penyebab masih banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK karena kurangnya pengawasan dari internal.

“Dari hasil evaluasi KPK (dari maraknya aksi korupsi kepala daerah) salah satunya disebabkan fungsi dan pengawasan internal sendiri yang kurang diberdayagunakan,” ujar Alex.

Alex mengungkapkan inspektorat selaku pengawas internal seringkali mengetahui ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. “Tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengingatkan atau meluruskan penyimpangan,” jelasnya.

Inspektorat pun dalam menindak tidak dapat leluasa ketika menemukan ketidakberesan, karena kedudukan inspektorat itu di bawah kepala daerah, pertanggung jawabannya kepada kepala daerah dilakukan lewat sekretaris daerah.

“Artinya ketika audit itu ternyata melibatkan kepentingan kepala daerah praktis mereka tidak berdaya karena setiap saat inspektur dan auditornya bisa dipindahkan oleh kepala daerah itu,” katanya.

Selain itu, Alex turut membeberkan bahwa badan/lembaga pengadaan barang dan jasa di daerah tidak memiliki independensi. Walaupun pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara online lewat e-procurement, tapi kenyataannya aparat dan pengusaha sudah bekerja sama untuk mengatur pembagian proyek.

“Kami yakin ketika 2 unit kerja tersebut diperbaiki sedikit banyak akan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi atau penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.

Tujuh belas kepala daerah yang terjerat OTT KPK sepanjang 2018 adalah: Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Jombang Nyono Wihardi, Bupati Ngada Marianus Sae.

Bupati Subang Imas Aryuminingsih, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Bupati Bengkulu Dirwan Mahmud, Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muhammad Samnhudi Anwar, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, Wali Kota Pasuruan Setiyono.(Sindonews/pur)

Berita Terkait

GMBI DPW Jatim Mengecam Pengeroyokan di Lampung Selatan, Minta Presiden dan Aparat Bertindak Tegas
Sebarkan Ujaran Kebencian, Rahman Tompo Akan Dipolisikan Terancam Undang-Undang ITE
Polres Madiun Ungkap Kasus Penipuan Perjalanan Haji dan Umroh
Soal Sidudasek, Kapolsek Mampang Dibantah Prof. Adrianus Meliala: Diskusi Tidak Perlu Izin
Kasus Sidudasek, Barisan Pro Demokrasi Tuding Polisi Kerja Sama dengan Bromocorah
Polres Tulungagung Berhasil Ungkap 81 Kasus Narkoba dan Amankan 87 Tersangka
Usai Memangsa di Madiun, Duda Muda Begal Payudara Tertangkap di Magetan
Tergiur Upah Rp. 100 Ribu, Dua Bocah Usia SMP Tertangkap Mencuri Jajanan

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 08:49

Program Pisew Rabat Beton Senilai Rp.500 Juta Di Desa Sumberagung dan Desa Tanen Dikeluhkan Warga Diduga tidak Sesuai Spesifikasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 07:29

GMBI Jatim Audensi Dengan Disdik Prov. Jawa Timur

Minggu, 9 Februari 2025 - 22:29

GMBI Wilter Jatim Lakukan Investigasi Terhadap Maraknya Pertambangan Ilegal di Jawa Timur

Minggu, 9 Februari 2025 - 13:26

Aksi FPII di Dewan Pers dan Ķementerian Komdigti, : ‘Bubarkan Dewan Pers’ !!!”

Sabtu, 1 Februari 2025 - 01:58

Chocodot Edukasi Otak Anak Sehat, Terawat Untuk Masa Depan Hebat

Senin, 27 Januari 2025 - 04:27

*GMBI Nganjuk, Hadiri Undangan GMBI WilTer Jatim*

Sabtu, 25 Januari 2025 - 05:34

Diduga Microsleep Lepas Subuh, Pickup Hajar Rumah Warga

Sabtu, 25 Januari 2025 - 05:27

GMBI peduli, Kirim Do’a Almarhum H. Abdul Talib Dewan pakar GMBI

Berita Terbaru

JAWA TIMUR

GMBI Jatim Audensi Dengan Disdik Prov. Jawa Timur

Selasa, 11 Feb 2025 - 07:29