SEPERTI biasa, saat musim Pemilu tiba, orang-orang ramai membicarakan politik dan berkampanye. Bahkan sekarang, emak-emak sampai ikut-ikutan. Sebuah fenomena. Tabiat orang kita sepertinya suka melihat dan mengomentari dua pihak yang saling beradu. Beradu apa saja. Tinju, sepak bola, bulutangkis, cupang, termasuk calon presiden (capres). Kelihatan seru sekali kalau sudah bela jagoannya dan serang lawannya.
Benar, politik itu penting, karena darinya menetas kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi kita. Tak ada yang salah sebenarnya bila ada di antara kita yang menaruh perhatian, dukung-mendukung capres, atau terjun ke dalamnya. Boleh-boleh saja.
Namun, jangan sampai antusias kita pada pemilihan presiden (Pilpres) menjadikan kita lemah dan pasif. Maksudnya, kalau yang menang nanti yang tidak kita dukung, jangan lantas umat merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau yang menang nanti jagoannya, jangan kemudian hanya menggantungkan nasib kepadanya. Karena sebagus atau sejelek apapun kebijakan presiden yang menetas nantinya, toh kita juga tetap harus membanting tulang sendiri untuk memperpanjang napas, bukan?
Kita tahu sendiri, presiden sudah berganti-ganti, tapi tidak membawa kemajuan yang terlalu berarti bagi rakyat. Jadi rasanya tidak usah terlalu berharap kepada presiden. Jangan menjadi hamba presiden. Jadi hamba Allah saja.
Penulis setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta (1953), “Saya mempunyai keyakinan, bahwa tidak pemimpin, berapa juga pintarnya dan mampunya, melainkan rakyat sendiri yang cakap memperbaiki nasibnya. …Sebab itu tidak layaknya, kalau rakyat hanya tahu membebek di belakang pemimpin.” Itu kalau pemimpinnya pintar dan mampu, apalagi kalau pemimpinnya bodoh dan tidak becus. Sangat-sangat terlarang buat kita menjadi bebek!
Sejarawan Fernand Braudel dalam Kuntowijoyo (1993) mengatakan, perubahan politik itu tergolong sejarah jangka pendek yang waktunya sepuluh sampai lima belas tahun saja. Sedangkan perubahan sosial, ekonomi, dan kultural digolongkannya ke dalam sejarah jangka menengah. Tiga ladang ini yang malah tampaknya kita kurang garap. Kita lebih asyik dan semangat dengan hajatan Pilpres tiap lima tahun yang dampaknya seperti dikatakan tadi, tidak membawa kemajuan yang terlalu berarti bagi masyarakat.
Tapi, bukan berarti politik harus ditinggalkan sama sekali. Karena penggarapan tiga ladang tadi juga bisa terhambat kalau pejabat menelurkan kebijakan yang tidak bersahabat. Ini soal prioritas saja. Bahwa untuk saat ini, tiga ladang itu rasanya lebih perlu diprioritaskan ketimbang politik, karena lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Kita tetap bisa berbuat untuk bangsa ini tanpa harus lewat politik.
Di saat politik (negara) kerap absen menyejahterakan rakyatnya, kita bisa menggarap bidang ekonomi. Masalah seperti kemiskinan, kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan, ketidakadilan kepemilikan lahan, impor pangan, dan lain sebagainya banyak luput dari perhatian kita. Kita bisa melakukan advokasi, pembinaan, dan pemberian modal bagi masyarakat seperti buruh tani dan nelayan, yang dengannya membuat mereka jadi mandiri dan berdaya. Sehingga tidak lagi bergantung pada negara.
Kerja-kerja seperti ini memang tak sementereng bila dibandingkan dengan menjadi pejabat negara atau aktivis politik. Tak menjadikan mereka yang terjun di dalamnya sering masuk layar kaca, koran, majalah, dan media online, terpandang, terkenal, jadi buah bibir publik, dikerubungi wartawan, berduit tebal, mendapat tepuk tangan dan puja-puja massa. Namun, apalah arti itu semua kalau masyarakat tak makmur-makmur? Artinya memakmurkan diri sendiri?*
Penulis adalah wartawan
