KPK Sesalkan Air untuk Korban Bencana Dikorupsi Pejabat PUPR

- Wartawan

Jumat, 28 Desember 2018 - 23:29

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA [spjnews.net]_ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan koruptif pejabat Kementerian PUPR.? Pasalnya, proyek yang menjadi bancakan kali ini justru berkaitan dengan penyediaan air untuk korban bencana sejumlah daerah.

“Proyek penyediaan air minum ini kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga jadi perhatian dan prioritas kita semua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat 28 Desember 2018.

“Karena diharap dengan adanya proyek penyediaan air minum ini maka pelayanan terhadap masyarakat dan khususnya untuk kebutuhan yang sangat dasar itu bisa terpenuhi. Tapi kami menemukan bukti-bukti awal tentu sedang diklarifikasi saat ini adanya sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum,” sambung Febri.

Diketahui sebanyak 20 orang diamankan dalam OTT KPK malam ini. Mulai dari pejabat di Kementerian PUPR, serta pihak swasta yang diduga menyuap.

“Ada dugaan transaksi suap terkait dengan sejumlah proyek penyediaan air minum. Jadi ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan kami juga ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif,” kata Febri.

Berita Terkait

Polres Madiun Bubarkan dan Amankan Puluhan Remaja Diduga Akan Melakukan Perang Sarung
Hadiri Milad Pertama Lembaga Pusaka dan Sejarah Lipang Bajeng, Sekda Harap Semangat para Pejuang menjadi Semangat Motivasi untuk Generasi Muda
Asep Rahmat: 5 hari berada di kota Medan Begitu Cepat Atas keindahannya Danau Toba
Pengusaha Fauzan Asal Medan  Limbah Kulit Disulap Jadi Nilai Jual yang Pantastis Bisa Membangun Masjid dari Kerja kerasnya
Hari Pers Nasional 2025: Sejarah, Tema, dan Makna Logonya
VIRAL! THR dan Gaji ke-13 PNS 2025 Tidak Cair 100 Persen? Kebijakan Pencairan Bonus ASN segera Diumumkan
GMBI Wilter Jatim Lakukan Investigasi Terhadap Maraknya Pertambangan Ilegal di Jawa Timur
Aksi FPII di Dewan Pers dan Ķementerian Komdigti, : ‘Bubarkan Dewan Pers’ !!!”

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 23:01

Gubenur Khofifah resmikan empat gedung ruang SMKN dan SMAN di Jombang

Senin, 24 Maret 2025 - 13:08

Dunia Pendidikan di Kab.Takalar Kembali Tercoreng dengan Adanya Dugaan PUNGLI di Jajaran Tenaga Honorer penerima Sertifikasi se Kec.Marbo

Minggu, 23 Maret 2025 - 08:29

Terapkan Digitalisasi di Takalar, Bupati Takalar Apresiasi UPT SD Negeri 1 Centre Pattallassang dalam Bimtek Aplikasi Skul.id.

Sabtu, 22 Maret 2025 - 09:34

Wakil Bupati Takalar Buka Secara Resmi Seleksi Paskibraka Tingkat Kab. Takalar Tahun 2025

Jumat, 21 Maret 2025 - 09:30

Bupati Takalar Daeng Manye Hadiri Rapat Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Prov. Sulsel Tahun 2025

Jumat, 21 Maret 2025 - 08:54

Wakil Bupati Takalar bersama Kepala Daerah se- Sulsel Hadiri Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2025-2030

Kamis, 20 Maret 2025 - 12:36

Perkuat Digitalisasi di Takalar, Bupati Takalar Canangkan Website di Seluruh Desa

Kamis, 20 Maret 2025 - 07:04

Jelang Idul Fitri 1446 H, Wakil Bupati Takalar Pantau Pasar Murah di Desa Banyuanyara

Berita Terbaru